Jawaban PDIP Atas Kritik Pencapresan Jokowi

- detikNews
Sabtu, 15 Mar 2014 18:33 WIB
Jakarta - Pasca penetapan Jokowi sebagai Capres, muncul beragam kritik di tengah publik. Politisi PDIP itu masih mempunyai sisa "kontrak" masa jabatan 3,5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kondisi Ibukota pun dinilai masih membutuhkan sosok Jokowi namun keburu "dicabut" oleh partai untuk kemudian diusung merebut kursi Presiden.

Menanggapi hal itu, Wak Sekjen PDIP Ahmad Basara hanya menjawab santai. "Itu kan pro kontra. Dalam suatu negara demokrasi, hal itu biasa saja. Setiap rakyat punya kebebasan untuk berpikir dan berbicara. Oleh sebab itu tak ada satupun keputusan politik yang akan memuaskan semua pihak," kata Ahmad usai Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 di Monas, Sabtu (15/3).

Dia pun meyakinkan publik, khususnya warga DKI Jakarta, agar tidak mencemaskan jika Gubernurnya kelak mundur. DKI yang juga berkedudukan sebagai ibu kota negara tentu tak dapat dipisahkan dari NKRI. Makanya, kata dia, dengan duduk sebagai presiden Jokowi justru akan punya wewenang yang lebih besar untuk membenahi ibu kota termasuk macet dan banjir.

"Jadi tidak ada alasan untuk bilang jika dia jadi presiden dan tinggalkan jabatannya maka tanggungjawabnya ngurusin DKI Jakarta juga akan dia tinggalkan. Saya kira itu pandangan yang keliru," ucapnya.

Ahmad menegaskan, keputusan pencapresan Jokowi sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada. "Tidak ada satupun norma hukum yang dilanggar oleh DPP PDIP. Pencalonannya sah menurut hukum," katanya.

Sesuai dengan perundangan yang berlaku, seorang kepala daerah yang ingin mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya. Atau, meminta izin dari presiden.

"Langkah yang akan diambil PDIP dan pak Jokowi sendiri adalah mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI. Dan itu sah menurut UU. Tak ada satupun pasal yang dilanggar ketika memutuskan pak Jokowi sebagai capres," ujar dia



(ros/ndr)