DetikNews
Senin 30 September 2013, 15:41 WIB

Gerwani Dan Tragedi 1965

Sejarah Gerwis dan Munculnya Gerwani

- detikNews
Sejarah Gerwis dan Munculnya Gerwani Para bekas tahanan politik Gerwani yang menjadi korban pembersihan peristiwa G30S/PKI berkumpul dan bernostalgia pada Minggu, 14/10/2012. (Fotografer - Pool)
Jakarta - Gerakan Wanita Istri Sedar (Gerwis) merupakan cikal bakal Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), salah satu organisasi perempuan yang sangat disegani. Gerwis didirikan pada 4 Juni 1950 oleh enam organisasi perempuan: Rupindo (Rukun Putri Indonesia, Semarang), Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Istri Sedar (Bandung), Gerwindo (Gerakan Wanita Indonesia, Kediri), Wanita Madura (Madura), dan Perjuangan Putri Republik Indonesia (Pasuruan).

Tokoh-tokoh yang mendirikan Gerwis antara lain adalah S.K. Trimurti, bekas Menteri Perburuhan dan pimpinan Barisan Buruh Wanita yang tergabung dalam Partai Buruh Indonesia, Salawati Daud, wali kota Makassar yang berhadapan dengan Kapten Westerling, Umi Sardjono, Tris Metty, dan Sri Panggihan, anggota PKI ternama sebelum Peristiwa Madiun 1948.

“Pejuang-pejuang Gerwis rata-rata terlibat dalam gerilya kemerdekaan, apakah menjadi anggota Lasykar Wanita (Laswi), mendirikan dapur umum, atau menjadi kurir. Ketua Gerwis pertama adalah Tris Metty, tapi segera digantikan oleh S.K.Trimurti,” kata sejawaran I Gusti Agung Ayu Ratih kepada detikcom awal pekan lalu melalui surat elektronik.

Ayu Ratih, yang sedang menyelesaikan S3 bidang Sejarah di University of British Columbia, menjelaskan karena para pimpinan Gerwis semuanya aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, dengan sendirinya politik Gerwis sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka.


<\/div>\\\"\\\"

Sejak berdirinya, Gerwis antara lain aktif mendorong perubahan Undang-Undang Perkawinan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Untuk itu Gerwis secara aktif memberi kursus-kursus penyadaran tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Kendati demikian, tak ada satu cerita tentang perubahan Gerwis menjadi Gerwani. Satu versi menyebutkan Gerwis dianggap terlalu elitis dan hanya berurusan dengan perempuan-perempuan yang sudah \\\'sedar\\\', sudah memahami politik, sementara sebagian besar perempuan miskin di Indonesia yang baru merdeka masih buta politik dan pendidikannya rendah. Gerwani berusaha untuk menjangkau lebih banyak perempuan yang belum \\\'sedar\\\' ini.

Sedangkan versi lain melihat para pimpinan Gerwis, kecuali Trimurti, sangat dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Di bawah pimpinan Trimurti, Gerwis kurang bisa dikendalikan oleh partai dan terlalu independen.

Ada pula yang mengatakan Gerwis didesak untuk segera menjadi partai massa, bukan partai kader yang kecil, pada 1954 karena PKI ingin memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara bagi PKI pada Pemilu 1955.

“Ideologi Gerwani, seperti juga organisasi-organisasi yang lahir dari rahim perang kemerdekaan, nasionalisme kerakyatan,” ujar Direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) ini.

Ayu Ratih melanjutkan, bidang-bidang kegiatan Gerwani tak jauh berbeda dengan Gerwis seperti pendidikan, politik nasional, dan politik perempuan. “Setiap organisasi di masa itu biasanya terlibat dalam kegiatan kesenian karena dorongan pemerintah Sukarno untuk melakukannya di tingkat rakyat,” ujar Ayu Ratih.

Laporan Pemantauan HAM Perempuan, Komisi Nasional Perempuan yang berjudul \\\"Kejahatan Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965\\\" menyebutkan, pada Juli 1950, sekitar 500 pejuang yang tergabung dalam organisasi istri sedar dan enam organisasi perempuan lainnya membentuk Gerwis.

Pada kongres Gerwis yang pertama pada tahun berikutnya atau setahun kemudian di Semarang, diputuskan untuk mengubah nama organisasi menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).

“Tapi baru pada 1954 nama itu (Gerwani) baru dipakai secara resmi,” ujar Laporan yang dicetak pada 2007 dengan tim penulis Ita F Nadia dan kawan-kawan tersebut.

Dengan semangat revolusioner pada masa itu, Gerwani aktif memperjuangkan hak-hak perempuan di wilayah politik di antaranya mereformasi undang-undang perkawinan yang mensahkan poligami.







(brn/brn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed