DetikNews
Kamis 16 Mei 2013, 18:02 WIB

Eksekusi Hukuman Mati Ibrahim Cs Menodai RUU KUHP

- detikNews
Eksekusi Hukuman Mati Ibrahim Cs Menodai RUU KUHP ilustrasi (hasan/detikcom)
Jakarta - Ibrahim, Jurit dan Suryadi kini merentang waktu menjelang eksekusi mati. Rencana eksekusi terhadap tiga orang tersebut dinilai menodai komitmen pembahasan RUU KUHP.

\\\"Rancangan KUHP 2012 sudah menyatakan akan meninjau selama 10 tahun terpidana mati. Jika terpidana menyesali perbuatannya maka tidak dilaksanakan hukuman mati,\\\" kata Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Zainal Abidin dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (16\/5\/2013).

Saat ini, rancangan KUHP memang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, termasuk pasal yang menyoroti keberlangsungan hukuman mati. Namun demikian, pembahasan pasal ini terasa diabaikan.

\\\"Pasal ini kalah gaungnya ketimbang sensasi pasal santet,\\\" keluh Zainal.

Pasal yang dimaksud adalah pasal Pasal 89 Rancangan KUHP Tahun 2012. Dalam pasal itu disampaikan, jika terpidana menunjukkan penyesalan selama 10 tahun masa penjara, maka hukuman mati bisa diganti dengan hukuman seumur hidup.

Berikut adalah Pasal 89 Rancangan KUHP 2012:

(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar
b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan
d. Ada alasan yang meringankan

(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.




(dnu/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed