detikNews
Kamis 01 November 2012, 07:20 WIB

Sekretaris MA Belum Laporkan Kekayaan Cermin Krisis Integritas

- detikNews
Sekretaris MA Belum Laporkan Kekayaan Cermin Krisis Integritas
Jakarta - Kekayaaan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi hingga saat ini belum dilaporkan ke KPK. Gaya hidup Nurhadi terungkap saat Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus Djoko Sarwoko membenarkan ruang kerja Nurhadi memiliki seperangkat mebel dan meja kerja senilai Rp 1 miliar dengan dana dari kocek pribadi,

\\\"Semuanya bersumber kepada krisis integritas para aparat dan lemahnya leadership,\\\" kata Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Komarudin Hidayat kepada detikcom, Kamis (1\/11\/2012).

Krisis integritas ini akibat tidak efektifnya fungsi-fungsi pemerintahan yang ada. Komarudin mengibaratkan dengan sebuah sistem tubuh yang sedang sakit.

\\\"Ibarat tubuh, kendaraan, atau bangunan rumah, pemerintah sekarang ini organ-organnnya kendor, aus dan pada sakit sehingga tidak mampu berdiri tegak dan bekerja melaksanakan tugas dan amanat yang dibebankan,\\\" ujar Komarudin.

\\\"Lebih kacau lagi karena antar sesama organ pemerintah saling berantem, jegal menjegal,\\\" tandas Komarudin.

Seperti diketahui, KPK menyatakan sebagai pejabat Eselon I, Nurhadi wajib melaporkan harta kekayannya. \\\"Kalau di dalam aturannya disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyerahkan LHKPN. Dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 butir 4 disebutkan secara eksplisit penyelenggara negara termasuk pejabat yang funya fungsi strategis yang salah satunya Eselon 1,\\\" kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Nurhadi yang sedang berada di Manado dalam rangka Rakernas IKAHI 2012, enggan menemui wartawan. Penjagaan hotel Peninsula Manado malah diperketat untuk menutup akses wartawan bisa bertemu dengan Nurhadi maupun dengan petinggi-petinggi MA. Bahkan detikcom diusir oleh petugas MA saat hendak meminta konfirmasi hal tersebut.

Terkait berbagai pemberitaan belakangan ini, Nurhadi dalam wawancara khusus dengan Tempo menepis semuanya.

\\\"Pokoknya saya hanya mau mengatakan jika saya ini clean. Kenapa kemudian saya mendapatkan pembelaan dari sejumlah hakim, karena mereka tahu apa yang sudah saya perbuat selama ini. Latar belakang saya sendiri mereka ketahui dengan baik,\\\" kata Nurhadi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur menyatakan soal LHKPN merupakan tanggungjawab individu, bukan masalah lembaga MA.




(asp/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com