DetikNews
Senin 15 Oktober 2012, 13:34 WIB

Ini Kondisi Politik di Solo Ketika Jokowi Dilantik Jadi Gubernur DKI

- detikNews
Ini Kondisi Politik di Solo Ketika Jokowi Dilantik Jadi Gubernur DKI
Solo - Pelantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta berdampak pada kondisi di Solo. Selama lebih dari dua pekan Solo tidak punya pimpinan secara definitif. Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, tidak mengangkat Plt (pelaksana tugas) Walikota sebagai pengisi kekosongan kekuasaan.

Walikota sebelumnya, Joko Widodo, diberhentikan sejak 1 Oktober lalu karena harus segera memangku jabatan baru sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Wakil Walikota sebelumnya, FX Hadi Rudyatmo, juga telah diberhentikan sejak tanggal 4 Oktober karena akan segera menduduki jabatan walikota yang direncanakan akan dilantik pada 19 Oktober mendatang.

\\\"Ya kalau disebut secara ekstrem, sejak tanggal 4 Oktober hingga pelantikan walikota yang baru nanti seakan-akan ada semacam kekosongan kepimpinan di Kota Surakarta ini. Hal dikarenakan juga tidak ada pejabat yang diangkat menjadi Plt Walikota,\\\" ujar Sekda Kota Surakarta, Budi Suharto, Senin (15\/10\/2012) siang.

Budi sendiri juga mengaku tidak tahu-menahu mengapa tidak ada pejabat yang diangkat menjadi Plt untuk mengisi kekosongan pimpinan, padahal waktunya cukup lama. Menurut Budi, yang memiliki kewenangan mengangkat adalah Gubernur Jateng dan Menteri Dalam Negeri.

\\\"Memang seharusnya sebelum menandatangani SK pemberhentian, sudah dipersiapkan Plt-nya. Setelah SK pemberhentian efektif berlaku, pejabat yang dipersiapkan itu langsung ditetapkan sebagai Plt. Tapi kami tidak punya kewenangan untuk menentukan itu, bahkan mengusulkan pun kami tidak bisa. Sepenuhnya hal tersebut wewenang Gubernur dan Mendagri,\\\" lanjut Budi.

Lebih lanjut Budi menjamin pelayanan terhadap warga Kota Surakarta akan tetap berjalan meskipun tidak ada pemimpin secara definitif. Namun demikian Budi menegaskan selama tidak ada pemimpin definitif tersebut, Pemkot Surakarta tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Di antaranya, Pemkot Surakarta tidak bisa menetapkan kondisi bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam selama terjadi kekosongan pimpinan tersebut.




(mbr/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed