detikNews
Jumat 14 September 2012, 21:36 WIB

Foke kepada Jokowi: Anda Bisa Jadi Masalah Bagi Masyarakat

- detikNews
Foke kepada Jokowi: Anda Bisa Jadi Masalah Bagi Masyarakat
Jakarta - Debat Pilgub DKI Putaran dua juga menyasar mengenai adanya temuan PPATK mengenai pemerintah Jakarta. Suasana memanas. Fauzi Bowo (Foke) menuding Jokowi menyebarkan informasi yang salah.

Suasana panas itu terjadi saat diskusi memasuki sesi tanya jawab langsung antara dua kandidat calon gubernur. Foke yang mendapat kesempatan terlebih dahulu menyatakan data PPATK mengenai persoalan korupsi, sudah dikoreksi oleh ketua PPATK.

\"PPATK sudah mengkoreksi. Dan sebagai seorang pemimpin jangan menyebarkan fitnah. Saya kira tidak pantas mengandalkan informasi yang tidak benar apalagi untuk menanggapi kepentingan orang banyak,\" ujar Foke di dalam acara debat visi dan misi yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta di Gran Melia Hotel Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2012).

Jokowi lantas dipersilakan untuk menanggapi pernyataan Foke. \"Mengenai data PPATK itu, PPATK itu memberikan angka berdasarkan fakta,\" ujar Jokowi mengawali tanggapannya sembari tersenyum, kemudian langsung dipotong Foke.

\"Pak Joko, mohon maaf, Pak Joko mohon maaf. Kalau Pak Joko bukan calon gubernur ini tidak masalah, tapi karena Pak Joko calon gubernur, ini bisa masalah bagi masyarakat banyak,\" papar Foke. Menanggapi pernyataan Foke ini, Jokowi hanya tersenyum dan memilih untuk melanjutkan tanggapannya namun kali ini soal kemiskinan.

Sebelumnya, PPATK mengungkap temuan soal pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan presentase 46,7 persen, dan urutan ahir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.

\"Jakarta paling tinggi tingkat korupsinya dilihat data per-provinsi,\" ujar Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (27/8/2012).

Menurutnya, yang dimaksud dengan tingkat korupsi di Jakarta banyak modusnya. Salah satunya dilakukan dengan cara memindahkan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan.

\"Tidak terlalu spesifik seperti itu (memindahkan anggaran APBD ke rekening pribadi). Karena yang dimaksud dengan tingkat korupsi di Jakarta kan juga termasuk yang bukan dilakukan bendaharawan,\" tuturnya.





(jor/fjp)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com