DetikNews
Jumat 27 Agustus 2004, 13:25 WIB

MK Ragukan Kompetensi Sri Bintang di Sidang JR UU Pilpres

- detikNews
Jakarta - Pemohon judicial review (JR) UU Pilpres No 23\/2003 cukup banyak. Kali ini Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan JR UU Pilpres yang dimohonkan Mulyo Wibisono dan Yon Subroto.Permohonan mereka utamanya pasal 5 UU Pilpres terhadap pasal 6a (2) UUD 1945. Sidang digelar di Gedung MK, Jl.Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (27\/8\/2004).Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli Sri Bintang Pamungkas yang diajukan pemohon. Anggota panel majalis hakim, Ahmad Rustandi, mempertanyakan kapabilitas Sri Bintang sebagai ahli dalam persidagan MK karena dia tidak mempunyai bakcground<\/I> pendidikan hukum.Perdebatan seru Rustandi dan Bintang yaitu tentang pasal 5 UU Pilpres yang didalilkan pemohon bertentangan dengan pasal 6a (2) UUD 1945. Rustandi menyatakan, bunyi kedua pasal sudah sejalan, tidak bertentangan, yaitu yang berhak mengajukan capres adalah parpol.Tapi Bintang menyatakan, ada dualisme dalam aturan itu yang menyebabkan capres dari luar parpol ditolak oleh KPU saat mendaftarkan diri sebagai capres.\\\"Dalam sidang presidentil murni, tidak ada peran parpol untuk menentukan capres seperti di AS. Tapi dalam prakteknya di Indonesia, ada dualisme parlementer dan presidensil dan dibuktikan pasal 5 UU Pilpres,\\\" kata Bintang.Rustandi mendebat, pada keanyataannya, Hasyim Muzadi yang bukan dari parpol bisa menjadi pasangan calon. Artinya kan tidak ada masalah.Sri Bintang menjawab, karena yang mengajukan adalah parpol yaitu PDIP. Rustandi menimpali, \\\"Kalau begitu kita perlu bikin seminar untuk membahas pertentangan aturan ini dengan mengundang Saudara sebagai pemateri.\\\"Ketua Panelis Majelis Hakim MK I Gede Palguna mengimbuhi, memeprtanyakan kapabilitas Bintang sebagai ahli hukum. \\\"Saudara kan bukan ahli hukum,\\\" tandas I Gede Palguna.Bintang menjawab,\\\"Saya tidak mengatakan saya bukan ahli hukum. Saya bukan ahli konstitusi.\\\"\\\"Tapi Pak Rustandi mengundang saya seminar, jadi saya ahli konstitusi,\\\" sambung Bintang.Majelis hakim juga mempertanyakan relevansi alat bukti yang diajukan pihak pemohon yakni berupa versi baru dari rancangan konstitusi baru untuk Indonesia Baru yang disusun oleh PUDI pimpinan Bintang.\\\"Apa relevansi alat bukti ini dengan permohonan, karena dalam pengajuan alat bukti tidak ada keterangannya,\\\" tanya Palguna.\\\"Saudara dengan mengajukan alat bukti ini tidak bermaksud mengganti UU kan?\\\" sambung Palguna.Kuasa hukum pemohon, Amstrong Sembiring, menyatakan, alat bukti itu sebagai referensi saja.Bintang turut menjawab. \\\"Pak Hakim saya jadi merinding ketika Anda mempertanyakan apakah pemohon bermaksud mengganti UU. Ketika Anda menanyakan pemohon hendak mengganti UU, tidak untuk bermaksud menakut-nakuti saya kan?\\\"\\\"Oh tidak, saya justru berterima kasih Anda bersedia datang sebagai ahli,\\\" jawab Palguna merendahkan suaranya.


(nrl/)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed