detikNews
Rabu 30 Mei 2012, 15:13 WIB

Jimly: Presiden Harus Jelaskan Kembali Alasan Pemberian Grasi Corby

- detikNews
Jimly: Presiden Harus Jelaskan Kembali Alasan Pemberian Grasi Corby
Jakarta, - Polemik pemberian grasi kepada terpidana narkoba, Schapelle Corby, oleh presiden belum berakhir. Presiden diminta untuk menjelaskan kembali kepada publik mengenai alasan pemberian grasi tersebut.

\"Mungkin kurang penjelasan pemerintah. Saya rasa pemerintah harus menjelaskan lagi,\" ujar Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie di sela-sela acara Kongres Pancasila di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Jimly mengatakan saat ini tidak tepat menggunakan istilah hak prerogatif presiden dalam konteks pemberian grasi tersebut. Sebab istilah itu dipakai pada waktu lampau dalam zaman kerajaan. Saat ini hak itu sebut kewenangan presiden.

\"Tidak tepat lagi disebut hak prerogatif, itu zaman raja-raja. Hak prerogatif itu kan mutlak. Tidak cocok dipakai lagi istilah itu, sekarang check and balances,\" paparnya.

Menurut Jimly, kebijakan grasi tersebut secara konstitusional adalah hak kewenangan presiden. Namun hanya dapat diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

\"Nah pertimbangan MA itu mutlak harus ada, tapi substansinya tidak mutlak mengikat, bisa saja presiden punya pendapat berbeda dengan pertimbangan MA, prosedurnya mutlak ada pertimbangan MA,\" ungkapnya.

Presiden perlu meminta pertimbangan MA sebab di lembaga itu lah perkara diputuskan. Meski begitu, presiden juga harus melihat apakah kebijakan grasi tersebut bisa diterima oleh publik atau tidak.

\"Publik berhak tahu apa pertimbangannya. Salah satunya dengan cara interpelasi ya boleh saja. Nanti interpelasi tentu dijawab oleh pemerintah. Nanti dijelakan pertimbangannya. Biar rakyat menilai masuk akal atau tidak. Orang akan membandingkan antara inkonsistensi politik grasi dengan pemberian grasi,\" ungkapnya.

Jimly sendiri tidak tahu persis apa alasan presiden mengeluarkan pemberian grasi tersebut. Menurutnya hal yang wajar jika banyak pertanyaan masyarakat mengenai alasan pemberian grasi tersebut.

\"Wajar kalau orang banyak tanya. Kok tidak nyambung, tidak konsisten. Ini soal penjelasan saja. Seandainya tidak ada masalah inkonsistensi tak apa, tapi kan ada banyak pertanyaan. Kalau di mata publik dirasa cukup, tidak akan dilanjutkan di DPR interpelasinya,\" paparnya.

Apakah kebijakan tersebut dapat digugat?

\"Apa yang dirugikan dalam keputusan itu? Kalau ada yang merasa dirugikan bisa saja dilihat di pengadilan. Memang tidak lazim karena itu kewenangan presiden, secara legal tidak masalah, kalau soal politik iya,\" tutupnya.




(mpr/rmd)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com