DetikNews
Kamis 24 Mei 2012, 11:17 WIB

Ini Kejanggalan Grasi Bagi Corby Menurut Guru Besar Hukum UI

- detikNews
Ini Kejanggalan Grasi Bagi Corby Menurut Guru Besar Hukum UI
Jakarta - Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pemberian grasi bagi terpidana kasus narkotika Schapelle Corby yang juga warga Australia. Hikmahanto menilai kalau niatnya grasi bagi Corby agar nelayan Indonesia yang ditahan di Australia bebas, hal itu sangat tidak fair.

\\\"Janggal alasan pemerintah memberikan grasi kepada Corby karena menginginkan para WNI yang ditahan oleh otoritas dari Australia dibebaskan,\\\" jelas Hikmahanto, Kamis (24\/5\/2012).

Hikmahanto mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam grasi Corby. Berikut kejanggalan tersebut:

1. Para WNI yang ditahan oleh otoritas Australia adalah para nelayan yang karena upah tidak seberapa melakukan penyeberangan bagi imigran gelap dari Indonesia ke Australia.

\\\"Para nelayan bukanlah pimpinan sindikat atau aktor intelektual sehingga kejahatan yang dilakukan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Corby yang dapat merusak generasi muda bangsa,\\\" tutur Hikmahanto.

2. Tanpa pemberian grasi kepada Corby sekalipun, Otoritas Australia akan mengembalikan para nelayan. Ini karena jumlah mereka yang ratusan telah menjadi beban tersendiri. Baik secara keuangan maupun fasilitas penampungan di Australia.

\\\"Bahkan pemerintah Australia di mata dunia dianggap melanggar HAM karena sebagian para nelayan ditahan tanpa diketahui kapan akan disidang. Deal pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan para nelayan adalah pemerintah Indonesia akan melakukan proses hukum terhadap mereka sesampainya di Indonesia,\\\" jelas mantan Dekan Fakultas Hukum UI ini.

Atas alasan itu Hikmahanto pun menuding, pemerintah Australia telah \\\'memesan\\\' pasal dalam UU Imigrasi yang baru untuk mengkriminalkan para pelaku penyelundupan manusia, termasuk para nelayan. \\\"Penghukuman ini diharapkan menjadi efek jera bagi para nelayan,\\\" jelasnya.

3. Yang membuat janggal adalah seorang Corby seolah dibarter dengan ratusan tahanan asal Indonesia. Di sini ada diskriminasi terhadap warga sendiri. Seorang WN Australia dihargai dengan ratusan WNI.

4. Apabila benar bahwa ada \\\'barter\\\' dalam pemberian grasi Corby maka pemerintah telah melakukan hubungan antar negara yang bersifat transaksional namun tidak sebanding. Australia lebih banyak mendapt keuntungan daripada Indonesia.

\\\"Oleh karenanya pemerintah belum memberi alasan kuat yang dapat meyakinkan publik bahwa Indonesia mendapat keuntungan yang setara dengan Australia,\\\" tegasnya.

\\\"Bahkan dengan pemberian grasi, pemerintah telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara besar dalam posisi yang lemah. Indonesia melalui para penyelenggara negaranya harus menyerah pada tekanan Australia,\\\" tambahnya lagi.




(ndr/nrl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed