Ketua RT/RW Kota Kediri Dapat Perlindungan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Andhika Dwi - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 21:44 WIB
Selain tenaga kesehatan, Ketua RT dan RW merupakan garda depan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Kediri. Oleh karena itu, 1.800 Ketua RT dan RW dijamin dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar/Foto: Andhika Dwi/detikcom
Kediri -

Selain tenaga kesehatan, Ketua RT dan RW merupakan garda depan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Kediri. Oleh karena itu, 1.800 Ketua RT dan RW dijamin dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Itu seperti yang diutarakan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, dalam acara penyerahan BSU tahun 2021 secara simbolis, dan santunan kematian serta sosialisasi Program BP Jamsostek kepada P3NK Kota Kediri.

Menurutnya, konsepnya adalah bagaimana RT dan RW ada yang menjamin ketika bertugas. Terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Akhirnya Pemkot Kediri menemukan cara dengan BPJS Ketenagakerjaan. RT/RW juga bekerja kepada pemerintah dan masyarakat.

Di Kota Kediri, seluruh Ketua RT dan RW telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 2019. Namun karena aturan hukumnya tidak memungkinkan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk membiayai pembayaran iurannya, RT dan RW harus masuk kepesertaan secara mandiri.

Wali Kota Kediri menyampaikan, cara menjaminnya dengan menaikkan honor bagi RT dan RW untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan, sebesar Rp 11 ribu per bulan. Honornya naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu.

"Setelah kita berkoordinasi dan bersinergi RT-RW juga termasuk pekerja kepada pemerintah dan masyarakat. Maka BPJS Tenaga Kerja telah menjamin RT-RW selama bertugas dalam kesehariannya. Semuanya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat bertugas. Nanti kalau pun ada kecelakaan kerja saat melayani warga, mereka sudah ada yang menjamin. Ini cara Pemerintah Kota Kediri menjamin warganya," kata Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, Selasa (2/11/2021).

Selain RT-RW, saat ini Pemkot Kediri dan BPJS Ketenagakerjaan juga sedang mensosialisasikan bersama P3NK (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah dan Kematian). Salah satunya adalah muazin di kelurahan masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan.