Gubernur Khofifah Lantik Staf Ahli, Ini Harapan dan Pesannya

Hilda Meilisa - detikNews
Sabtu, 25 Sep 2021 14:20 WIB
Gubernur Khofifah melantik pejabat eselon II
Gubernur Khofifah melantik pejabat eselon II (Foto: Dok. Pemprov Jatim)
Surabaya -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II. Khofifah ingin para pejabat memanfaatkan teknologi digital.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/4445/204/2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).

Gubernur Khofifah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan momentum COVID-19 ini untuk melakukan percepatan. Salah satunya, melalui transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, penggunaan teknologi informasi di semua level pemerintahan dapat menjawab tantangan peningkatan kualitas institusi, tata kelola, dan pelayanan publik.

Khofifah mengatakan, di era digitalisasi saat ini, transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Semua OPD harus beradaptasi dengan transformasi digital.

Hal ini memungkinkan untuk bisa memberikan percepatan layanan, efektivitas efisiensi dan transparansi cara kerja, serta memberikan quick response dari seluruh layanan publik.

Gubernur Khofifah melantik pejabat eselon IIGubernur Khofifah bersama pejabat yang dilantik (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

Transformasi digital tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang melalui budaya inovasi yang terbangun di mesin birokrasi dan peningkatan efektivitas yang besar. Tetapi juga pengambilan kebijakan yang cepat dan tetap berdasarkan data yang bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik serta mendekatkan jarak antara pemerintah dan warganya.

"Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Karenanya, OPD jangan gagap dan gugup dengan hal tersebut. Segera adaptasi dan masuk dalam ekosistemnya agar pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien," kata Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Khofifah juga meminta seluruh Staf Ahli berkoordinasi dan menyinkronkan capaian 11 indikator kinerja utama (IKU). Di mana menjadi barometer pengukuran capaian kinerja di dalam RPJMD Jatim.

"Berkaitan 11 IKU ini saya minta tolong ketiga Staf Ahli segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait serta BPS Jatim," jelasnya.

Khofifah mencontohkan, beberapa pekerjaan rumah terkait IKU. Misalnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik ini langsung berkoordinasi berkaitan dengan peningkatan indeks demokrasi.

Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melihat kecenderungan menggunakan terminologi SDGs zero poverty dengan indikator-indikator untuk melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

"Sekarang ada terminologi yang sedang dilakukan exercise. Kita harus melakukan telaah kaitannya dengan kemiskinan ekstrim. Ini bagian dari pemaknaan terhadap zero poverty di SDGs," ujar Khofifah.

Untuk hal-hal yang terkait dengan tugas ini, bisa langsung dikoordinasikan dengan tim analis di Pemprov Jatim. Selanjutnya, dikoordinasikan dengan BPS agar Bappeda Provinsi Jatim menghitung dengan tepat. Karena, ini berkaitan dengan SDGs sehingga harus proaktif bersama.

"Sektor apa saja? Variabel atau indikator apa? Yang sekarang diusulkan sebagai komponen penentu. Karena ini sesuatu yang sedang dibahas. Saya minta tolong Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Tim Analisis supaya bisa cocokkan format dengan OPD terkait khususnya dengan BPS," tandas Khofifah.

Lima pejabat eselon II yang dilantik yaitu

1. Benny Sampirwanto sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jatim.
2. Hudiyono sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim
3. Andriyanto sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
4. Akhmad Jazuli sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5. Joko Irianto sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

(iwd/iwd)