Kadin Jatim Surati Jokowi, Minta Kenaikan Cukai Rokok Tahun 2022 Ditunda

Faiq Azmi - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 16:03 WIB
kadin jatim
Kadin Jatim minta Jokowi tak naikkan cukai rokok tahun depan (Foto: Faiq Azmi_
Surabaya -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim meminta pemerintah untuk menunda kenaikan cukai tahun 2022. Pasalnya, kenaikan cukai ini bisa berdampak akan banyaknya perusahaan rokok yang tutup.

"Kemarin kita sudah berkirim surat kepada Pak Presiden Joko Widodo. Kenaikan cukai rokok di tahun depan sangat memberatkan industri hasil tembakau, terlebih dengan kondisi pandemi seperti saat ini," ujar Adik Dwi Putranto Ketua Kadin Jatim saat konferensi pers di Kantor Kadin Jatim, Rabu (8/9/2021).

Permintaan Kadin Jatim untuk menunda kenaikan cukai rokok telah mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, pemulihan keseluruhan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri hasil tembakau (IHT). Selain itu, kenaikan cukai sudah terjadi sejak tahun 2020 dan 2021, yang dinilai terlalu tinggi.

"Untuk itu Kadin Jatim meminta kebijaksanaan Pak Presiden terkait nasib IHT yang semakin hari semakin terhimpit oleh tekanan regulasi maupun tekanan ekonomi. Kadin Jatim meminta agar rencana kenaikan cukai rokok tahun depan ditunda," kata Adik.

Adik menjelaskan saat ini di Jatim ada 425 perusahaan industri penghasil tembakau, yang mempekerjakan 80 ribu pegawai sigaret kretek tangan (SKT). Jika cukai rokok tetap naik, bisa berdampak pada pengurangan pegawai.

"Apalagi industri tembakau merupakan padat karya, kalau cukai dalam kondisi ini akan dinaikkan, imbasnya akan ada perusahaan rokok yang tutup. Ini yang kita khawatirkan, apalagi mencari pekerjaan saat ini sulit, sudah banyak PHK. Belum lagi dampaknya di luar pabrik rokok, kita tahu banyak pedagang-pedagang yang juga berjualan di sekitar pabrik," bebernya.

Adik mengatakan kontribusi IHT di Jatim memberi sumbangan Rp 101 triliun dari total penerimaan pendapatan cukai secara nasional sebesar Rp 172 triliun. Pemprov Jatim sendiri mendapat bagi hasil berupa pemasukkan daerah sebesar Rp 1,9 triliun.