Kades-Anggota DPRD Banyuwangi Pelanggar PPKM Darurat Akan Disanksi Tegas

Ardian Fanani - detikNews
Minggu, 25 Jul 2021 19:54 WIB
Viral anggota DPRD Banyuwangi gelar hajatan saat PPKM level 3-4
Foto: Tangkapan Layar
Banyuwangi -

Polresta Banyuwangi masih memeriksa Syamsul Arifin, oknum anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), usai kegiatan hajatan pernikahan anaknya yang viral. Sebelumnya, Kades Temuguruh Asmuni, juga melakukan pelanggaran PPKM Darurat karena menggelar hajatan anaknya. Akankah penegakan hukum untuk kedua pejabat yang melakukan pelanggaran PPKM itu?

Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, AKP Mustijat Priyambodo menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pelanggaran PPKM yang dilakukan Syamsul Arifin, oknum anggota DPRD Banyuwangi dari Partai PPP.

Hari ini, pihaknya sudah memanggil Satgas COVID-19 Kecamatan Kalibaru, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penegakan aturan PPKM di kecamatan tersebut.

"Terkait itu, kita lakukan penyelidikan untuk memberikan kepastian hukum. Pada intinya, setiap pelanggaran PPKM kita tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Mustijat kepada wartawan, Minggu (25/7/2021).

Menurut Mustijat, pelanggaran PPKM yang dilakulan oknum anggota dewan tersebut sama dengan kasus yang menjerat Kades Temuguruh di awal pemberlakukan PPKM Darurat. Keduanya pun terancam terjerat pasal tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran PPKM yang mereka lakukan.

"Soalnya itu kan, yang Temuguruh dibarengin rencananya. Iya (tipiring) dua-duanya. Yang jelas dari Polresta akan memberikan tindakan tegas. Nanti hasil pemeriksaan seperti apa akan kita sampaikan," tutupnya.

Sebelumnya, video hajatan yang digelar Syamsul Arifin, wakil rakyat asal Kecamatan Kalibaru tersebar luas di sejumlah grup WhatsApps (WA). Tampak dalam rekaman itu, sejumlah undangan duduk berhimpitan di bawah tenda resepsi pernikahan sambil mengenakan masker.

Alunan musik pun terdengar hajatan yang digelar hari Sabtu, (24/7/2021) tersebut. Hal ini menjadi preseden buruk di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19.

(fat/fat)