Inspektorat Jatim Belum Temukan Penyelewengan Dana COVID-19

Faiq Azmi - detikNews
Rabu, 14 Apr 2021 09:42 WIB
Kepala Inspektorat Jatim Helmy Perdana Putra
Inspektorat Jatim (Foto: Faiq Azmi/detikcom)

Helmy mengatakan pihaknya juga memiliki Whistle Blowing System (WBS) yang dibentuk melalui Pergub 65 tahun 2017. Menurutnya, ini merupakan sarana bagi seseorang yang berani melapor jika ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penyelewengan.

"Selain mendapatkan reward, kami jamin kerahasiaan pelapor. Hanya saja hingga saat ini belum ada laporan," katanya.

Inspektorat Jatim memiliki regulasi baru yakni PP 72 tahun 2019 yang merupakan perubahan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Helmy menambahkan PP ini kemudian dilakukan breakdown dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2020 dan dibreakdown lagi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 7 tahun 2021.

"Intinya PP 72 ingin mengoptimalkan peran inspektorat daerah selaku APIP. Revisi PP ini hasil kajian dari Kementerian Dalam Negeri dengan KPK. Karena menurut KPK tantangan inspektorat adalah melakukan pencegahan terhadap penyimpangan terkait penyelenggaraan pemerintahan," ungkapnya.

Dia menambahkan PP ini juga menjelaskan penguatan APIP ada 3 faktor. Yakni lembaga, anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Pada lembaga diperkuat dengan penambahan inspektur pembantu khusus (irbansus) yang tugasnya pencegahan korupsi dan pengawasan birokrasi. Nantinya LHP akan dikirim ke Gubernur dan Kemendagri (sebagai filter)," pungkasnya.


(fat/fat)