Terbanyak se-Indonesia, Antrean Haji di Jatim Capai 1,5 Juta Jemaah

Esti Widiyana - detikNews
Kamis, 08 Apr 2021 20:42 WIB
Kabid Penyelenggaraan Haji & Umrah Kanwil Kemenag Jatim M Nurul Huda
Kabid Penyelenggaraan Haji & Umrah Kanwil Kemenag Jatim M Nurul Huda (Foto: Esti Widiyana)
Surabaya -

Sejak adanya pandemi COVID-19, ibadah haji dan umroh ditiadakan untuk sementara. Akibatnya, terdapat antrean jemaah haji hingga 1,5 juta orang di Jatim yang bahkan disebut terbanyak se-Indonesia. Sedangkan antrean jemaah umroh sebanyak 600 ribu.

"Di Jatim luar biasa, antrean haji terpanjang di Indonesia. Di Jatim ada 1,5 juta lebih untuk waiting list per 6 April ini. Daftar hari ini maka akan masuk di 31 tahun atau tahun 2050. Jemaah umroh kurang lebih 600 ribu di Jatim," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji & Umrah Kanwil Kemenag Jawa Timur, M Nurul Huda dalam Gathering Visa Provider dan Konsorsium Turki PT Cahaya Anugrah Al Mawaddah, Kamis (8/4/2021).

Huda mengatakan 31 tahun lamanya keberangkatan haji dari pendaftaran hari ini karena animo masyarakat semakin bagus. Selain itu, kesadaran dan ekonomi masyarakat juga dinilai semakin bagus, sehingga antrean haji di Jatim terbanyak dibandingkan provinsi lain.

"Di Jatim biasanya kita memberangkatkan haji 32 ribu termasuk satu-satunya Juanda Surabaya ada tambahan dari NTT dan Bali masuk Juanda Surabaya," ujarnya.

Untuk regulasi haji dan umroh sendiri masih menunggu keputusan dari pemerintah dan Arab Saudi. Sebab, tanpa keputusan dari pemerintah maupun Arab Saudi, Kemenag Jatim tidak berani menjalankannya.

"Kita masih menunggu, apa pun keputusannya kami siap. Beberapa hari ini sudah dua bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan pasporing, dokumen uang berkaitan dengan seluruh proses ibadah haji sudah kita siapkan, termasuk vaksin dari seluruh 38 kabupaten/kota Insyaallah semuanya sudah ready semuanya. Karena kami penerima regulasi dari yang ada kita hanya siap menunggu Arab Saudi dan pemerintah kita," jelasnya.

Sementar itu, Direktur Utama PT Cahaya Anugrah Al Mawaddah, Intan Puspitasari juga masih menunggu regulasi pemberangkatan haji. Dengan berbagai kebijakan dalam pemberangkatan haji selama pandemi, pihaknya juga menerapkan biaya tambahan.

"Pembatasan jaga jarak juga berdampak pada pemakaian hotel dan transportasi. Sehingga ada peningkatan biaya selama 20 persen," kata Intan.

Tambahan biaya ini termasuk swab PCR yang wajib dilakukan selama karantina. Selain itu, perubahan durasi pemberangkatan juga turut mempengaruhi penambahan biaya.

"Durasi pemberangkatan biasanya 9 hari, bisa jadi 15 hari karena ada karantina di Indonesia dan Arab Saudi. Nanti saat pulang juga ada karantina," ujarnya.

Selain itu, Plt Kepala KKP Kelas 1 Surabaya Acup Zaenal menjelaskan, jika untuk mempersiapkan pemberangkatan haji sistemnya hampir sama seperti sebelum pandemi. Jika sudah ada keputusan pemberangkatan haji, maka lokasi karantina jemaah harus di hotel yang mendapat assesment dari KKP Kelas 1 Surabaya.

"Lokasi karantina diserahkan biro travel. Tetapi ada batasannya, hotel harus sudah diasesmen KKP Surabaya. Kedua, akan ada pemeriksaan swab PCR saat di hotel. Dan pelaksana PCR harus sudah terdaftar Kemenkes," pungkasnya.

(iwd/iwd)