Analis Sebut Satgas Jatim Harus Sanksi Wali Kota Blitar Soal Video Viral

Erliana Riady - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 13:31 WIB
Analis Kebijakan Publik UB Wawan Sobari
Analis Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Wawan Sobari (Foto: Tangkapan layar)

Konsistensi di sini artinya siapapun yang menjadi obyek dari pengaturan sebuah kebijakan, maka dia harus sama di depan hukum. Tidak pandang bulu. Wawan berpikir penolakan warga terhadap sanksi tipiring bagi pelanggaran prokes merupakan fenomena resistensi penegakan aturan.

"Saya pikir fenomena resistensi warga Kota Blitar adalah bentuk ketidakkonsistenan wali kota ketika dia sebagai Ketua Satgas COVID-19. Warga melanggar diproses, kenapa ketua satgas melanggar tidak diproses," beber Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP UB ini.

Terbitnya Instruksi Mendagri ini, lanjut Wawan, karena pemerintah sudah bisa mengantisipasi potensi pelanggaran yang terjadi. "Akhirnya bolanya dimana sekarang? Ya di Satgas COVID-19 Provinsi Jatim," tandasnya.

Wawan menambahkan menurut instruksi Mendagri, ketika di tingkat kota tidak bisa mengatasi, maka secara hierarki itu merupakan ranah provinsi. Wawan menilai tidak mungkin satgas kota akan bertindak memberikan sanksi kepada ketuanya sendiri. Atau Polresta Blitar mengusut dugaan pelanggaran kasus ini. Mereka punya sikap ewuh pakewuh karena satgas terdiri dari tiga pilar dan mereka masuk di dalam bagian itu.

"Seharusnya satgas provinsi bergerak menyelidiki kasus ini. Bukti visual sangat jelas terlihat, tinggal di klarifikasi saja adanya pelanggaran berkerumun tanpa menjaga jarak dan tidak pakai masker itu," ungkapnya.

Jika itu tidak dilakukan, Wawan menilai pemerintah tidak konsekuan mengimplementasikan kebijakan publik. Wawan menilai, dampaknya akan sangat berbahaya bagi implementasi kebijakan publik karena turunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini berpengaruh pada efektivitas kebijakan publik.

"Jadi pendisiplinan prokes melalui sanksi itu menjadi tidak efektif. Apalagi Indonesia itu masyarakatnya sangat melihat moralitas pejabat publik," tegasnya.

Menurut Wawan, jika sanksi atau himbauan itu dari parpol pengusung itu tidak tepat. Bukan ranah ketua partai, namun ranahnya satgas COVID-19, karena partai tidak masuk struktur satgas. Jika imbauan berasal dari parpol pengusung, itu merupakan konsekuensi moral. Sementara, masyarakat butuh konsekuensi hukum.

"Dalam kasus ini jangan sampai muncul adagium hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Jadi saatnya Satgas COVID-19 Jatim bertindak ini," pungkas Wawan.

Halaman

(iwd/iwd)