Harga Sewa Murah, Pengelolaan Smart Market di Situbondo Jadi Sorotan Dewan

Ghazali Dasuqi - detikNews
Sabtu, 06 Mar 2021 18:10 WIB
Pengelolaan smart market di Pasar Mimbaan Baru jadi sorotan. DPRD Situbondo mensinyalir adanya kejanggalan antara Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan smart market.
Smart Market di Situbondo/Foto: Ghazali Dasuqi/detikcom
Situbondo -

Pengelolaan smart market di Pasar Mimbaan Baru jadi sorotan. DPRD Situbondo mensinyalir adanya kejanggalan antara Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan smart market.

Bukan saja dianggap melanggar Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lebih dari itu, Komisi II juga mempertanyakan rendahnya nilai sewa hingga dianggap berpotensi merugikan daerah. Hal itu terungkap setelah Komisi II melakukan sidak ke enam ruko di kawasan Pasar Mimbaan Baru.

"Kami akan meminta pemkab untuk segera mengkaji ulang pengelolaan smart market itu," kata Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prijanto, Sabtu (6/3/2021).

Lebih jauh Hadi menjelaskan, perjanjian kerja sama antara Disdagin Situbondo dengan pihak ketiga melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 61 menyatakan, bahwa penetapan sewa ruko dan pembagian hasil ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh bupati. Padahal, sampai saat ini tidak ada tim yang dibentuk bupati.

Dalam surat perjanjian kerja sama pengelolaan aset milik daerah itu, sambung Hadi, juga terdapat kejanggalan. Khususnya pada pasal empat, tentang hak dan kewajiban antara pemkab dan pihak pengelola (CV Matlamat Agung) smart market di ruko Pasar Mimbaan.

"Dalam pasal empat tertulis, menyerahkan pengelolaan rumah dan toko di Pasar Mimbaan. Namun tidak disebutkan berapa unit ruko. Padahal, di sana kan banyak ruko aset pemkab," ucap politisi Partai Demokrat itu.

DPRD Situbondo juga menyebut, uang sewa ruko sebesar Rp 35 juta per tahun untuk enam unit ruko itu, dinilai terlalu murah dan merugikan pemerintah daerah. Karena pada umumnya, ungkap dia, satu ruko bisa disewakan seharga Rp 20 juta per tahun.

"Nah, ini enam ruko hanya Rp 35 juta, kan gak masuk akal," imbuhnya.

Hadi menjelaskan, enam unit ruko milik pemkab tersebut, sebelumnya juga dilakukan renovasi dan pembelian mebeler dengan menggunakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 370 juta. Awalnya, ruko yang merupakan aset pemkab ini akan digunakan sebagai market place untuk membantu para pedagang di kawasan Pasar Mimbaan Baru.

"Tapi belakangan kok berubah jadi semi kafe, yang dikelola pihak lain," pungkas Hadi.

Simak juga 'Tertinggi se-Jatim, Angka Kematian Ibu dan Bayi di Jember Disorot Khofifah':

[Gambas:Video 20detik]



(sun/bdh)