Kapolda Jatim Minta Pendukung Paslon Pilkada Serentak Patuhi Prokes

Enggran Eko Budianto - detikNews
Selasa, 01 Des 2020 19:23 WIB
Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta
Kapolda Jatim saat sowan ke Ponpes Salfiyyah Al Misbar (Foto: Enggran Eko Budianto)
Mojokerto -

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengimbau para pendukung pasangan calon kontestan Pilkada serentak 2020 mematuhi protokol kesehatan (Prokes) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pilkada serentak tahun ini digelar di 19 kabupaten/kota di Jatim.

Itu disampaikan Nico saat bersilaturahmi dengan Pengasuh Ponpes Salfiyyah Al Misbar KH Husaini Ilyas di Dusun Karang Nongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Seperti diketahui, Kabupaten Mojokerto menjadi satu dari 19 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

"Saya meminta kepada pendukungnya (para calon bupati-wabup/wali kota-wakil wali kota) mengikuti protokol kesehatan," kata Nico kepada wartawan di lokasi, Selasa (1/12/2020).

Mantan Kapolda Kalsel ini menjelaskan pihaknya telah memetakan kerawanan di 19 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember nanti. Yaitu daerah kategori sangat rawan, rawan dan aman. Hanya saja Nico enggan merinci daerah yang tergolong sangat rawan maupun rawan.

"Pilkada nanti ada beberapa kategori sangat rawan, rawan dan aman. Kami akan melaksanakan koordinasi dengan TNI, Bawaslu dan KPU sehingga seluruh pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lancar," terangnya.

Terkait pertemuannya dengan Kiai Husaini, Nico menyatakan untuk bersilaturahmi dan memohon doa agar lancar selama menjalankan tugasnya sebagai Kapolda Jatim yang baru. Dia menjabat Kapolda Jatim menggantikan posisi Irjen Pol Fadil Imran yang kini menjabat Kapolda Metro Jaya.

Pada kunjungannya, Nico juga menyerahkan bantuan secara simbolis ke Ponpes Salfiyyah Al Misbar. Yaitu berupa 1.000 masker dan 1 ton beras.

"Kemudian juga meminta bantuan dalam melaksanakan program-program menghadapi COVID-19, Pilkada serta nanti pengamanan tahun baru. Selanjutnya kami siap bekerjasama dengan seluruh ulama, bersinergi antara pemerintah, TNI, Polri dan para ulama," tandasnya.

(iwd/iwd)