Beda Aturan KASN dan Bawaslu Jatim Soal Aturan Istri/Suami ASN Maju Pilkada

Faiq Azmi - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 11:42 WIB
Komisioner KASN dr Rudiarto Sumarwono
Komisioner KASN dr Rudiarto Sumarwono (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memastikan bila suami/istri dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) maju dalam Pilkada Serentak 2020, maka ASN tersebut harus cuti. Peraturan itu beda dengan Bawaslu Jawa Timur.

Komisioner KASN Rudiarto Sumarwono mengatakan kewajiban cuti bagi ASN itu diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) lima lembaga dan kementerian tentang Pedoman Pengawasan Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

"Betul, sempat didiskusikan, sesuai aturan baru, sejak Pilkada 2018 lalu, suami atau istrinya harus cuti di luar tangungan negara. Agar menjaga netralitas," ujar Rudy di Gedung BKD Jatim, Senin (26/10/2020).

Dalam SKB yang diterima detikcom dari KASN di poin ke-5, tertulis "ASN yang pasangannya (suami atau istri) manjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam masa kampanye wajib segera mengajukan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan,".

Namun menurut Rudy, masih banyak PPK yang membiarkan pelanggaran dilakukan oleh ASN di lingkungannya karena merasa satu grup. PPK sendiri di provinsi dijabat oleh gubernur sedangkan di kabupaten/kota dijabat oleh bupati/wali kota.

"Masih ada seperti itu, karena satu grup tidak ditindaklanjuti dengan sanksi oleh PPK. Kalau lawannya (PPK), cepet ditindaklanjutinya," katanya.

Rudy membeberkan netralitas ASN terdiri dari 4 poin. Yakni netralitas dalam memberi pelayanan publik tanpa membedakan latar belakang. Lalu netralitas penyusunan program dan kebijakan central. Lalu netral dalam sistem manajemen dan politik khususnya dalam Pilkada.

Selanjutnya
Halaman
1 2