Sanksi Hanya Teguran, Kampanye Langgar Prokes di Pilbup Mojokerto Makin Marak

Enggran Eko Budianto - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 21:24 WIB
Lemahnya sanksi bagi para paslon bupati-wabup membuat kampanye yang melanggar protokol kesehatan (prokes) kian marak di Pilbup Mojokerto 2020. Sejauh ini, Bawaslu menemukan 30 kampanye melanggar prokes yang dilakukan 3 paslon.
Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto -

Lemahnya sanksi bagi para paslon bupati-wabup membuat kampanye yang melanggar protokol kesehatan (prokes) kian marak di Pilbup Mojokerto 2020. Sejauh ini, Bawaslu menemukan 30 kampanye melanggar prokes yang dilakukan 3 paslon.

Semula Bawaslu Kabupaten Mojokerto merilis terjadi 13 pelanggaran prokes dalam kampanye selama 9-14 Oktober 2020. Hari ini, jumlah pelanggaran prokes dalam kampanye Pilbup 2020 di tengah pandemi COVID-19 bertambah menjadi 30.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy'at mengatakan, pelanggaran prokes paling banyak terjadi dalam kampanye pasangan Ikfina Fahmawati-Muhammad Albarraa (Ikbar). Paslon bupati-wabup nomor urut 1 ini melakukan 17 kali pelanggaran prokes saat berkampanye.

Disusul paslon nomor urut 3 Pungkasiadi-Titik Masudah (Putih) yang melakukan 8 kali pelanggaran dan paslon Yoko Priyono-Choirun Nisa (Yoni) 5 kali kampanye melanggar prokes.

Bentuk pelanggaran prokes yang dilakukan ketiga paslon berbeda-beda di setiap lokasi kampanye. Mulai dari pelanggaran kampanye tatap muka dengan peserta melebihi 50 orang, tidak mematuhi protokol kesehatan berupa memakai masker menutupi hidung dan mulut sampai dagu, hingga mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui dan lansia dalam kegiatan kampanye.

"Sudah kami beri teguran tertulis. Sebagian besar bentuk pelanggaran prokesnya peserta kampanye melebihi 50 orang," kata Aris saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (21/10/2020).

Kampanye melanggar prokes yang dilakukan tiga paslon bupati-wabup di Pilbup Mojokerto, menabrak ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 88E ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam COVID-19.

Detikcom mengkonfirmasi soal lemahnya sanksi bagi paslon pelanggar prokes saat berkampanye ke Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Ia menjelaskan, KPU sudah berupaya maksimal menindaklanjuti setiap masukan masyarakat dan kesimpulan-kesimpulan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI.

Selanjutnya
Halaman
1 2