Sanksi Hanya Teguran, Kampanye Langgar Prokes di Pilbup Mojokerto Makin Marak

Enggran Eko Budianto - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 21:24 WIB
Lemahnya sanksi bagi para paslon bupati-wabup membuat kampanye yang melanggar protokol kesehatan (prokes) kian marak di Pilbup Mojokerto 2020. Sejauh ini, Bawaslu menemukan 30 kampanye melanggar prokes yang dilakukan 3 paslon.
Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi/Foto: Enggran Eko Budianto

Menurut dia, sanksi bagi paslon yang melanggar prokes saat berkampanye berupa teguran tertulis, pembubaran kegiatan kampanye, hingga pengurangan hari kampanye. Hal itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

"Tentu ketentuan di dalam PKPU tidak melebihi ketentuan di dalam undang-undang. Kenapa KPU tidak mendiskualifikasi? Karena memang ketentuan undang-undangnya tidak memberi kewenangan kepada KPU untuk itu. Kami tidak boleh membuat kebijakan yang melanggar undang-undang karena akan menjadi preseden yang tidak baik dalam penyelenggaraan Pilkada atau Pemilu ke depan," jelasnya usai acara sosialisasi kepada pemilih perempuan dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilbup Mojokerto 2020 di Desa Sajen, Kecamatan Pacet sore tadi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi 2 DPR RI Aminurokhman juga merespons persoalan kian maraknya paslon yang melanggar prokes saat berkampanye di Pilbup Mojokerto karena lemahnya sanksi. Dia meminta Bawaslu bekerja optimal dan menindak para pelanggar secara proporsional.

"Para pihak yang secara nyata menemukan alat bukti, saya kira tak perlu ragu melaporkan ke Bawaslu. Bawaslu dalam mengambil tindakan secara proporsional. Kami dari Komisi 2 berharap Bawaslu bisa bekerja optimal atas fungsinya. Paslon harus taat azas sesuai regulasi yang sudah disepakati," terangnya.

Untuk menghukum para pelanggar prokes, Satpol PP Kabupaten Mojokerto selama ini berpedoman pada Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Pelanggar prokes perorangan didenda maksimal Rp 500 ribu. Sedangkan badan atau korporasi bisa didenda hingga Rp 100 juta.

Sanksi tersebut ternyata belum berlaku pada momen kampanye Pilbup Mojokerto 2020. Karena Bawaslu berpedoman pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Yakni sebatas memberi teguran tertulis kepada penanggungjawab kampanye paslon, atau tim pemenangan paslon.

Menurut Aminurokhman, masyarakat maupun paslon bupati-wabup yang melanggar prokes pada momen kampanye, tetap harus diberi sanksi. "Kalau masuk kategori pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh masyarakat ketika ada momen kampanye atau calon hadir di situ, tetap harus diberi sanksi. Makanya di PKPU diatur saat paslon akan kampanye harus laporan ke KPU sehingga tempatnya difoto, di-crosscheck, disterilisasi dan sebagainya. Ketika di lapangan tidak terjadi seperti itu, para pihak harus menyikapi. Baik Bawaslu, KPU termasuk paslon karena mereka menghadirkan orang di situ," pungkasnya.

Kabupaten Mojokerto sampai saat ini masih menjadi zona oranya atau daerah dengan risiko sedang penyebaran COVID-19. Tercatat 977 warga Bumi Majapahit ini terinfeksi virus Corona. Terdiri dari 909 pasien sembuh, 37 pasien dalam perawatan, serta 31 pasien meninggal dunia.

Halaman

(sun/bdh)