BLT Dampak Pandemi Molor 2 Bulan, Warga Mojokerto Protes

Enggran Eko Budianto - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 23:03 WIB
BLT di mojokerto
Foto: Enggran Eko Budianto/File
Mojokerto -

Pencairan bantuan sosial tunai (BST) dari Pemkab Mojokerto molor selama dua bulan karena persoalan data. Para penerima yang merupakan warga terdampak ekonomi pandemi COVID-19 pun protes ke pemerintah desa. Bahkan, terjadi kecemburuan sosial di tingkat desa.

BST tahap dua dari Pemkab Mojokerto seharusnya dicairkan Juli 2020 terhadap 16.445 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak ekonomi wabah virus Corona. Setiap KK dijatah menerima Rp 600.000 per bulan. Namun hingga dua bulan berlalu, bantuan tersebut tak kunjung dicairkan.

Seperti yang terjadi di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 19 kepala keluarga (KK) di desa ini baru satu kali menerima BST dari Pemkab Mojokerto pada Juni lalu.

"Tahap kedua sampai saat ini belum ada kabar kapan akan dicairkan. Saya tak tahu penyebabnya kok belum cair," kata Kades Kepuhanyar Slamet Hidayat saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (8/9/2020).

Tak kunjung cairnya BST dari Pemkab Mojokerto, lanjut Slamet, memicu kecemburuan sosial antar warga Desa Kepuhanyar. Pasalnya, warganya yang lain yang sama-sama terdampak COVID-19 telah beberapa kali menerima BST Dana Desa (DD) dan Bansos dari Kementerian Sosial.

"Kondisi mereka terdampak COVID-19, penghasilannya kebanyakan menurun drastis. Makanya diharapkan bantuan ini segera cair agar tak ada semacam kecemburuan di masyarakat," cetusnya.

Molornya pencairan BST tahap dua dari Pemkab Mojokerto juga dikeluhkan warga Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas. Penerima bansos tersebut di desa ini mencapai 55 KK.

"Masyarakat protes dan cemburu. Karena BLT DD dan bantuan dari Kemensos sudah cair empat kali, yang dari Pemkab Mojokerto baru sekali," terang Kades Ketapanrame Zainul Arifin.

Ia menjelaskan, puluhan KK tersebut terkena dampak ekonomi pandemi COVID-19. Sebagian besar dari mereka kehilangan pekerjaan. Tak ayal 55 KK itu meprotes Pemerintah Desa Ketapanrame karena dianggap tidak adil.

"Masyarakat banyak yang protes, sampai bahasanya kami diminta tidak pilih kasih. Karena yang lain sudah diberi empat kali, mereka baru sekali," ungka Zainul.

Kecemburuan sosial juga terjadi di Desa Klinterejo, Kecamatan Sooko. Sekitar 70 KK di desa ini menjadi penerima BST dari Pemkab Mojokerto. Mereka pun mempertanyakan tak jelasnya waktu pencairan BST Pemkab tahap dua.

"Harapan saya segera dicairkan. Otomatis ada kecemburuan sosial karena bansos yang lain sudah cair," jelas Kades Klinterejo Zainal Abidin.

BST Pemkab Mojokerto merupakan program Bupati Pungkasiadi untuk menangani dampak ekonomi pandemi COVID-19. Bansos ini seharusnya disalurkan ke 16.445 KK selama tiga bulan. Yaitu mulai Juni sampai Agustus 2020.

Pemkab mengalokasikan anggaran Rp 29,6 miliar untuk bantuan tunai itu. Dana tersebut baru sekitar 14 persen dari anggaran penanganan COVID-19 Pemkab Mojokerto Rp 209,9 miliar. Setiap KK menerima Rp 600.000 per bulan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Ludfi Ariyono mengatakan, molornya penyaluran BST dari Pemkab karena persoalan data calon penerima. Yaitu terdapat sekitar 20 desa yang belum menyerahkan surat pertanggungjawaban pencairan BST tahap pertama.

Juga terdapat sekitar 200 KK penerima BST yang dicoret, tapi belum ada data usulan pengganti dari desa. Dia menargetkan bansos tunai dari Pemkab Mojokerto tahap dua bisa dicairkan dalam pekan ini.

(iwd/iwd)