Asyek .. Siswa di 9 SMPN Kota Blitar Dapat Bantuan Kuota Internet

Erliana Riady - detikNews
Selasa, 25 Agu 2020 09:49 WIB
Siswa di 9 SMPN Kota Blitar Dapat Bantuan Kuota Internet
Siswa belajar daring dapat kuota internet (Foto: Erliana Riady/detikcom)
Blitar -

Kabar gembira datang dari Kota Blitar. 9 SMPN telah membagikan kuota internet ke para siswanya untuk meneruskan proses belajar daring. Posting anggaran itu, diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari 9 sekolah itu di antaranya SMPN 3, 4 dan 7. Setiap siswa mendapatkan 10 Gigabyte (GB) untuk jatah bulan Agustus ini. Rencananya, kuota internet akan diberikan selama proses belajar tatap muka belum memungkinkan dilakukan selama pandemi Corona.

"Selanjutnya untuk bulan depan, September 2020 akan diberikan voucher internet yang besarnya sama 10 Gb. Kalau dinilai sekitar Rp 55.000," kata Kasek SMPN 3 Kota Blitar, Achmad Nachroni dikonfirmasi detikcom, Selasa (25/8/2020).

Di SMPN 3 sebanyak 912 siswa dari kelas 7 sampai 9 mendapat jatah kuota sama. Skema pembagian dilakukan secara bergelombang, dengan membatasi jumlah siswa yang diundang ke sekolah. Diperkirakan, proses pembagian kuota internet ini akan berlangsung sampai Rabu (26/8).

Untuk pengawasan penggunaan bantuan kuota internet ini, akan dibentuk grup kelas sesuai nama dan nomor yang sudah terdata dan nanti dipantau oleh wali kelas dengan memberikan tugas.

"Kuota ini tidak boleh digunakan lain-lain. Nanti akan dilakukan pengawasan rutin melalui tugas-tugas. Termasuk perlunya pemantauan oleh wali murid, agar digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah," tandasnya.

Kebijakan serupa juga dilakukan di SMP Negeri 7 Kota Blitar. Sebanyak 782 siswa dari tiga tingkatan, secara merata mendapat jatah kuota internet 10 Gb untuk bulan Agustus dan September mendatang. Skema pembagian juga serupa, jadi siswa diundang ke sekolah dalam jumlah terbatas. Dan mereka wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Blitar, Murdiyanto mengatakan, kebijakan ini sesuai kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah dalam pemanfaatan dana BOS.