Biaya SMA/SMK di Mojokerto 'Cekik' Ortu Siswa, Sekolah Salahkan Pemerintah

Enggran Eko Budianto - detikNews
Jumat, 31 Jul 2020 18:51 WIB
SMA Megeri 2 Mojokerto
SMA 2 Mojokerto (Foto: Enggran Eko Budianto)
Mojokerto -

Masih mahalnya biaya pendidikan SMA dan SMK negeri di Mojokerto di tengah pandemi COVID-19, dikeluhkan para orang tua siswa. Pihak sekolah terpaksa menarik biaya yang tergolong tinggi karena minimnya bantuan dari pemerintah. Sehingga pendidikan masih jauh dari kata gratis.

Kepala SMAN 2 Kota Mojokerto Suyono mengatakan, setiap siswa membutuhkan biaya Rp 4.500.000-6.000.000 per tahun agar kegiatan pendidikan berjalan optimal. Baik untuk kegiatan akademis maupun nonakademis.

Sementara bantuan dari pemerintah masih jauh untuk menutup biaya yang dinilai ideal tersebut. Pemerintah pusat hanya mengucurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 1.500.000 untuk setiap siswa per tahun. Sedangkan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) dari Pemprov Jatim hanya Rp 95.000 per siswa per bulan atau sekitar Rp 1.140.000 per tahun.

"Beberapa waktu lalu kami dapat dari Pemprov Jatim Rp 95.000 per siswa per bulan. Ternyata sampai Juni, vakum. Sehingga agar kegiatan tetap jalan (tahun ajaran 2020/2021), kami menyampaikan partisipasi masyarakat," kata Suyono kepada detikcom, Jumat (31/7/2020).

Saat memasuki tahun ajaran baru 2020/2021, lanjut Suyono, pihaknya menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Dari perencanaan tersebut diketahui kegiatan-kegiatan siswa yang tidak bisa dibiayai dana BOS dari pemerintah pusat. Karena sejak BPOPP dari Pemprov Jatim tak mengalir, praktis sekolah hanya mengandalkan dana BOS.

"Kalau tidak tercover (BOS), maka dari sumber lain. Salah satunya dari partisipasi masyarakat (orang tua siswa). Kegiatan-kegiatan yang butuh sumbangan masyarakat kami ajukan ke komite sekolah supaya dibantu penggalangan dana. Hasil musyawarah orang tua siswa dengan komite, kami menerima kesanggupan dan teknis pembayarannya," terangnya.

Setelah melalui mekanisme tersebut, kata Suyono, muncul besaran biaya yang dibebankan kepada para orang tua siswa. Setiap wali murid menanggung biaya daftar ulang dan sumbangan partisipasi masyarakat Rp 2.550.000 sampai Rp 3.150.000 selama tahun ajaran 2020/2021. Itu belum termasuk biaya seragam untuk siswa kelas 10. Sekolah negeri ini mempunyai 1.129 siswa.

Tonton video 'DPRD DKI Ingin Biaya Sekolah Swasta Ditanggung APBD':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3