PK Ditolak MA, Ini Harapan Korban Lumpur Sidoarjo

Suparno - detikNews
Minggu, 29 Des 2019 08:55 WIB
Lumpur Lapindo di Sidoarjo (Foto file: Suparno/detikcom)
Sidoarjo - Warga korban lumpur di luar peta terdampak asal Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, menaruh harapan besar setelah mendengar berita dari Mahkamah Agung (MA). MA menolak peninjauan kembali Presiden RI dan Menteri PUPR/Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Keduanya diwajibkan membayar ganti rugi korban Lapindo atas nama warga Matori Nadiro/ahli warisnya sebesar Rp 1,9 miliar.

Ahli waris Matori Nadiro, Thoyib Bahri (53) warga Besuki RT 2 RW I Kecamatan Jabon, mengaku sangat senang mendengar bahwa MA menolak PK yang diajukan oleh pemerintah. Sehingga adanya putusan itu, pemerintah diharapkan membayar proses ganti rugi warga korban lumpur Sidoarjo.

"Kami mendengar berita penolakan MA itu sangat senang. Dengan harapan pihak pemerintah secepatnya membayar ganti rugi warga korban lumpur," kata Thoyib saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (29/12/2019).

Thoyib mengaku petikan putusan PK pihaknya belum menerima. Dirinya mengaku mendapat kabar tersebut dari media online. Meski begitu pihaknya yakin pemerintah akan menjalankan putusan tersebut.

"Kami yakin bahwa pemerintah akan menjalankan putusan dari MA," tambah Thoyib.


Proses ganti rugi korban lumpur Sidoarjo asal Desa Besuki Kecamatan Jabon di luar peta terdampak yang verifikasinya ditangani oleh BPLS. Selain Matori Nadiro, ada lima warga atau berkas yang mengalami hal serupa.

Di antaranya, Matori Nadiro luas tanah 1.921 meter persegi, Hj. Mutmainah dengan luas tanah 8.100 meter persegi, Maruwah memiliki tanah seluas 1.320 meter persegi, Musriah luas tanahnya 1.551 meter persegi, dan Abdurrosim memiliki tanah seluas 4.164 meter persegi.

Namun dari lima berkas tersebut yang baru ditolak PK-nya, hanya tanah milik Matori Nadiro luas tanah 1.921 meter.

Sementara salah satu ahli waris Musriah, Mohammad Ekdar (51) warga Besuki RT 2 RW 1 mengatakan bahwa proses ganti rugi lima berkas warga korban lumpur asal Desa Besuki ini yang menangani BPLS. Mereka menganggap tanahnya adalah tanah basah dan hingga kini belum terbayar.

"Tanah kami itu dulu tanah kering, nanum oleh BPLS akan dibayar tanah basah. Ahkirnya kami berlima sepakat diselesaikan melalui pengadilan," kata Ekdar.

Ekdar berharap MA juga menolak PK empat berkas lainnya, yang saat ini baru satu berkas milik Matori Nadiro. "Kami berharap MA juga menolak PK empat berkas yang lain, termasuk milik kami," tandas Ekdar. (fat/fat)