Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Pemkot Mojokerto Tekor, Ini Solusi DPRD

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Pemkot Mojokerto Tekor, Ini Solusi DPRD

Enggran Eko Budianto - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 18:06 WIB
Foto: Enggran Eko Budianto
Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - DPRD Kota Mojokerto menawarkan sejumlah solusi mengatasi kekurangan anggaran yang dialami pemkot karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Selain memaksimalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dewan juga ingin ada perombakan ploting anggaran di APBD 2020.

Alternatif solusi itu disampaikan Komisi III DPRD Kota Mojokerto yang membidangi kesehatan. Ketua Komisi III Agus Wahjudi Utomo mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai awal 2020 sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa dihindari.

Oleh sebab itu, Pemkot Mojokerto mau tidak mau harus menyiapkan anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 52.264 jiwa Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Dengan asumsi iuran naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa dan jumlah PBID tetap, maka anggaran yang harus disiapkan Rp 26,341 miliar.

"Anggaran untuk BPJS Kesehatan tahun depan diploting Rp 17 miliar. Sehingga kurang sekitar Rp 9 miliar," kata Agus kepada detikcom di kantor DPRD Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Rabu (20/11/2019).

Untuk menutup kekurangan anggaran sekitar Rp 9,341 miliar, Agus menyarankan Pemkot Mojokerto agar memaksimalkan penggunaan DBHCHT tahun 2020. Menurut dia, potensi dana ini mencapai Rp 13,353 miliar.

"Rasanya yang masih ada kesempatan dari DBHCHT. Karena APBD 2020 sudah diplot, akan melanggar hukum kalau dilakukan pengalihan anggaran. Namun, kami belum tahu apakah DBHCHT bisa diambil 100 persen untuk BPJS Kesehatan atau tidak," terangnya.


Sementara Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Moeljadi berpendapat lain. Menurut dia, saat ini APBD 2020 masih bisa dirombak. Perombakan itu bertujuan menggenapi anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tahun depan yang lebih dari Rp 26 miliar.

"Kegiatan-kegiatan yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat bisa dikurangi. Misalnya kegiatan rapat-rapat di hotel. Yang pasti ada pos-pos anggaran yang masih bisa diutak atik," tandasnya.

Sebelumnya Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari secara tegas menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, anggaran untuk membayar iuran warganya yang tercatat sebagai penerima PBID bakal membengkak hampir 100 persen dari tahun ini. Selain itu, capaian Universal Health Coverage (UHC) juga terancam buyar.

"Kami saat ini berupaya menolak (kenaikan iuran BPJS Kesehatan). Karena jelas beban APBD Pemkot Mojokerto akan luar biasa membengkak," kata Ning Ita kepada wartawan di kantor Wali Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Kamis (17/10).

Namun, penolakan Pemkot Mojokerto rupanya tidak membuahkan hasil. Sehingga mereka harus memutar otak untuk mengatasi kekurangan anggaran BPJS Kesehatan.

Selama dua tahun terakhir, Pemkot Mojokerto menjalankan program Universal Health Coverage (UHC). Melalui program ini, 96,2 persen dari penduduk Kota Onde-Onde 142 ribu jiwa telah mendapatkan jaminan kesehatan.

Untuk mencapai 96,2 persen penduduk tercover jaminan kesehatan, Pemkot Mojokerto rela membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 52.264 jiwa warganya. Puluhan ribu Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) itu tidak termasuk penerima KIS dari pemerintah pusat maupun peserta asuransi swasta.

Data yang diterima detikcom dari BPJS Kesehatan Mojokerto, rata-rata setiap bulan Pemkot Mojokerto membayar iuran Rp 1.202.072.000 bagi 52.264 penerima PBID. Sehingga sepanjang 2019, APBD yang dikucurkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 14.424.864.000. Jika mulai Januari 2020 iuran BPJS Kesehatan bagi PBID dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa, maka Pemkot Mojokerto setidaknya harus mengalokasikan APBD Rp 26.341.056.000.




Tonton juga video Menkes Usahakan Iuran Kelas 3 BPJS Tetap Rp 25.500/Bulan:

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)