detikNews
2019/11/19 18:55:22 WIB

Izin Dirikan Grosir di Malang Terhambat, Perusahaan Ini Surati Presiden

Muhammad Aminudin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Izin Dirikan Grosir di Malang Terhambat, Perusahaan Ini Surati Presiden Lahan yang rencananya akan dibangun grosir di Jalan Raya Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang/Foto: Muhammad Aminudin
Malang - PT Lotte Grosir Indonesia bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Itu dilakukan karena perizinan untuk membuka usaha baru di Kabupaten Malang terhambat. Investasi senilai ratusan miliar itu mengambang tanpa kejelasan.

"Kami baru saja mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan proses perizinan usaha baru di Singosari, Kabupaten Malang terhambat. Ini sangat bertolak belakang dengan percepatan perizinan dan investasi yang digaungkan selama ini," kata perwakilan PT Lotte Grosir Indonesia Punto Wijaya kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

Punto menjelaskan, proses perizinan yang sudah mencapai 80 persen mendadak terhenti begitu saja. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Malang sebagai pintu terakhir dalam proses perizinan tak kunjung mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO, dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Dengan titik lokasi pembangunan di Jalan Raya Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.


Padahal, 80 persen tahap perizinan yang diminta telah ditaati. Mulai dari Nomor Induk Usaha, Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), sosialisasi kepada warga, izin UKL/IPL dan Amdal Lalin. Termasuk terbitnya izin lokasi (KRK) dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang dengan nomor 650/128/35.07/2019.

"Seharusnya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang ada. Ketika izin lokasi sudah diterbitkan, maka jika dalam jangka waktu tidak ada sanggahan dari dinas terkait. Maka perizinan saya sah," beber Punto.

Dia menambahkan, dasar pemberhentian oleh DPM PTSP dinilai kurang tepat. Bahkan menabrak peraturan dan perundang-undangan di atasnya.

Dalam hal ini, DPM PTSP menjunjung Pasal 10 ayat 2 huruf a Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Yang isinya menyebutkan, pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus penanaman modal dalam negeri.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com