Pesanggem di Banyuwangi Resah dengan Munculnya Penggarap Lahan yang Lain

Pesanggem di Banyuwangi Resah dengan Munculnya Penggarap Lahan yang Lain

Ardian Fanani - detikNews
Jumat, 15 Nov 2019 18:41 WIB
Foto: Ardian Fanani
Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Makmur, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi resah. Mereka takut kehilangan lahan garapan mereka di RPH Pulau Merah, Silirbaru dan Senepo Selatan, BKPH Sukamade, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan.

Penyebabnya, di wilayah mereka kini telah dibentuk Kelompok Tani Hutan (KTH), yang juga siap menjadi mitra dalam pengelolaan lahan Perhutani. Sementara bagi 800 orang anggota LMDH Wono Makmur, turut mengelola hutan Perhutani merupakan salah satu sumber penghidupan penting bagi mereka.

Keresahan pesanggem (pengolah lahan) LMDH ini makin menjadi ketika mereka melihat aktivitas KTH. Dimana mereka sudah melakukan pengukuran dan pemasangan patok di lahan milik Perhutani KPH Banyuwangi Selatan.

"Sesuai informasi dari pihak Perhutani, KTH yang diketuai Pak Edi Lasmono tersebut belum mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KTH sudah mengukur dan pasang patok, tapi Perhutani tidak ada tindakan," ucap Ketua LMDH Wono Makmur, Sukidi, Jumat (15/11/2019).


Disebutkan Sukidi, dia pernah menanyakan legalitas KTH pada penjaga kebun (Sinder) BKPH Sukamade, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, namun tak mendapat jawaban memuaskan. Sinder, selaku petugas, malah mengaku tidak tahu-menahu.

Sekretaris LMDH Wono Makmur, Ali Mustofa menambahkan sejumlah anggota LMDH ada yang bergabung dalam KTH. Menurutnya, itu lantaran para pesanggem kepincut dengan tawaran KTH. Yang mana disampaikan bahwa setelah 35 tahun, 2 hektare lahan garapan bisa diurus sertifikat.

"Ketua KTH pernah menemui saya. Di situ LMDH diajak melebur menjadi KTH. Kami menolak, karena LMDH juga memiliki legalitas. Yang jelas, jika KTH menyerobot lahan LMDH, kita siap berhadapan," kata Ali.

Terpisah, Administratur (Adm) Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susetya menjelaskan bahwa KTH di BPKH Sukamade belum mengantongi SK dari KLHK. Dengan begitu, KTH dilarang keras melakukan aktivitas diarea hutan Perhutani.


"Kami sudah bersurat kepada KTH Wono Asih untuk tidak melakukan aktivitas termasuk pembagian garapan. Mungkin surat belum sampai kepada yang bersangkutan," tambahnya.

"Jika tetap melakukan aktivitas, itu ilegal," katanya.

Sementara itu, Ketua KTH Wono Asih, Edi Lasmono enggan berkomentar banyak terkait dengan permasalahan tersebut. Melalui SMS, bahkan dirinya menjanjikan konfirmasi lain waktu.

"Mohon maaf mas belum bisa, nanti tak kabari mas," jawabnya via SMS.


Simak juga video "Ritual Seblang, Banyuwangi" :

[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)