detikNews
Rabu 30 Oktober 2019, 19:34 WIB

Tim Cobra Polres Lumajang Digugat Rp 100 Miliar

Andhika Dwi - detikNews
Tim Cobra Polres Lumajang Digugat Rp 100 Miliar M. Solihin, kuasa hukum Gita Hartanto dan Hendri Faisal (Foto: Andika Dwi)
Kediri - Sepak terjang Tim Cobra Satreskrim Polres Lumajang mengungkap kasus dugaan investasi bodong mulai mendapat tantangan. Satreskrim Polres Lumajang dipraperadilankan dan digugat Rp 100 miliar oleh Gita Hartanto Amoeba Kediri.

Gugatan praperadilan dilakukan oleh Gita Hartanto, Direktur PT Amoeba Kediri, selaku pemohon I dan Hendri Faizal, Direktur PT Akademi Wirausaha Indonesia, selaku pemohon II. Sekitar pukul 13.00 WIB, M Solihin, kuasa hukum penggugat, mendaftarkan permohonan gugatan praperadilan di PN Kabupaten Kediri.

Permohonan tersebut diterima pihak panitera pengadilan dan diperkirakan jadwal sidang akan digelar dua pekan ke depan.

"Kami datang ke sini dalam rangka mengajukan permohonan praperadilan tentang penyitaan-penggeledahan yang dilakukan oleh Polres Lumajang. Kaitannya dengan barang-barang yang disita milik atas nama Gita Hartanto dan atas nama Hendri Faisal," ujar Solihin di PN Kediri, Rabu (30/10/2019).

Materi gugatan tersebut, lanjut Solihin, tertuju pada Kapolres Lumajang cq Kasat Reskrim Polres Lumajang. Isinya tentang sah-tidaknya tindakan penggeledahan dan penyitaan barang pada 3 Oktober 2019 yang dilakukan Tim Cobra Satreskrim Polres Lumajang.


Saat itu Tim Cobra menggeledah dan menyita barang milik Gita Hartanto dan Hendri Faizal di rumah Dusun Cangkring RT 2 RW 3 Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

Penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan pengembangan kasus QNet di Lumajang dan Madiun, yang kemudian mengarah pada PT Amoeba Internasional Kediri yang diduga melakukan penipuan berkedok bisnis multilevel marketing (MLM) di Lumajang.

Menurut Solihin, tindakan Satreskrim Polres Lumajang dengan menyita barang-barang milik kliennya sudah menyalahi prosedur hukum acara pidana. Pasalnya, barang tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani Polres Lumajang.

"Barang buktinya banyak, ada 25 item. Salah satunya ada HP, flash disk, dan laptop yang semua itu adalah milik pemohon II yang bekerja menjadi Direktur PT Akademi Wirausaha Indonesia. Dan barang ini tidak ada hubungannya dengan barang bukti perkara yang saat ini ditangani Polres Lumajang," jelas Solihin.

Solihin juga menjelaskan kasus ini seakan dipaksakan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Sebab, berdasarkan berita acara, kasus tindak pidana perdagangan dengan sistem MLM atas nama Gita Hartanto tanpa dilengkapi izin berupa SIUPL yang ditangani Polda Jawa Timur sudah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sejak 2017.


Bahkan Bareskrim Polri juga pernah melakukan penyelidikan tindak pidana penerapan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang atas nama Gita Hartanto, juga dihentikan penyelidikannya karena bukan merupakan tindak pidana.

"Mengapa kami ajukan praperadilan, karena perkara yang ditangani oleh pihak penyidik hal ini Polres Lumajang sebelumnya pernah ditangani oleh pihak Mabes Polri dan Polda Jawa Timur dan keduanya telah menghentikan perkara ini. Pertanyaan kami, atas dasar apa pihak Polres Lumajang melakukan penyelidikan. Artinya di sini ada upaya secara paksa yang di luar prosedur hukum acara yang dilanggar sendiri oleh penyidik," jelasnya.

Atas dasar tersebut dalam permohonan gugatannya, Solihin meminta PN Kabupaten Kediri menghukum termohon gugatan dan mengembalikan barang sitaan tersebut serta menuntut ganti rugi material sebesar Rp 100 miliar.
(fat/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com