detikNews
Jumat 18 Oktober 2019, 20:50 WIB

Ini Kiat Gubernur Khofifah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Hilda Meilisa - detikNews
Ini Kiat Gubernur Khofifah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim Foto: Istimewa
Surabaya - Gubernur Khofifah Indar Parawansa memiliki kiat khusus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Khofifah menerapkan kebijakan ekonomi yang seimbang demi memajukan investasi dan menumbuhkan perekonomian.

Khofifah pun mengaku siap menggelar lebar 'karpet merah' dan 'karpet hijau' di Jawa Timur. Karpet merah dengan membuka lebar untuk investasi baik PMA maupun PMDN, namun di sisi lain juga membuka lebar karpet hijau dengan mendorong berkembangnya pelaku koperasi, UKM dan IKM di Jawa Timur.

Hal itu menjadi paparan yang ditekankan Khofifah dalam Simposium Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Dalam Menjaga Momentum Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Periode 2019-2022.

"Kita ingin buka lebar karpet merah yang artinya ini outward looking yaitu kita memberikan ruang untuk investor baik PMA maupun PMDN. Tapi kita juga buka lebar karpet hijau yang berarti inward looking, yaitu memberikan ruang untuk koperasi, UKM dan IKM kita agar terus berkembang," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (18/10/2019).


Dari data pertumbuhan ekonomi Jatim pada semester 1 tahun 2019, c to c mencapai 5,64 persen sementara Y on Y mencapai 5,72 persen. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional semester 1 tahun 2019 yang angkanya mencapai 5,05 persen.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran struktur PDRB di periode itu, kontribusi terbesar di Jatim masih didominasi sektor konsumsi rumah tangga. Yakni sebesar 59,82 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,88 persen.

Menurut Khofifah, pemerintah tidak bisa hanya membuka dan memberikan peluang lebar untuk investor saja. Namun tetap harus memberikan dukungan dan dorongan agar UKM dan IKM tetap hidup dan berkembang.

Untuk itu, program KUR menjadi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui koperasi, UKM dan IKM.

"Kita butuh keseimbangan antara peran investor dan pelaku UKM dan IKM. Karena 4,88 persen pertumbuhan ekonomi kita dari konsumsi rumah tangga, maka sektor UKM IKM itu harus mendapatkan ruang, baik permodalan, pendampingan, akses pasar maupun proteksi regulasi yang dibutuhkan. Misalnya untuk petani garam, nelayan, dan sektor yang lainnya, kita ingin mereka dapat karpet hijau ini," papar Khofifah.

Selain itu, Khofifah menyebut sinkronisasi regulasi dibutuhkan agar bisa memberikan ruang gerak dan proteksi bagi pelaku UKM dan IKM. Sebab, regulasi yang sinkron akan menjawab kebutuhan dan menghilangkan kendala yang menghambat berkembangnya UKM dan IKM.


"Regulasi yang nyambung dengan pemenuhan kebutuhan pelaku UKM dan IKM ini menjadi sangat penting. Kalau UKM IKM jalan, daya beli masyarakat juga meningkat sehingga pondasi perekonomian kita makin kuat," tambahnya.

Khofifah menyebut pemberian akses kepada UKM dan IKM bisa dilakukan dengan memudahkan penyaluran akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian KUR kepada pelaku UKM dan IKM ini diharapkan lebih murah, cepat cair dan mudah diakses.

"Kita ingin KUR bisa lebih luas diakses oleh pelaku UKM dan IKM. Maka Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jatim termasuk yang saya minta agar Non Performing Loan (NPL)-nya secara signifikan bisa ditekan. Kami ingin BPD Jatim bisa menjadi implementor KUR," pungkasnya.
(hil/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com