detikNews
2019/10/14 18:09:39 WIB

Beban Keuangan Bengkak Rp 12 M, Pemkot Mojokerto Harap Iuran BPJS Tak Naik

Enggran Eko Budianto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Beban Keuangan Bengkak Rp 12 M, Pemkot Mojokerto Harap Iuran BPJS Tak Naik BPJS Kesehatan/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan bakal membuat beban keuangan Pemkot Mojokerto membengkak hingga Rp 12 miliar. Pemkot Mojokerto pun berharap rencana kenaikan itu dibatalkan.

Pada 2018, Pemkot Mojokerto berhasil menerapkan program universal health coverage (UHC). Dari 144.943 penduduk Kota Onde-onde, 142.140 jiwa atau 98,37% telah tercover program jaminan kesehatan nasional. Sehingga Pemkot Mojokerto meraih UHC Award dari Presiden Jokowi.

Untuk mencapai angka 98,37 persen, Pemkot Mojokerto menggelontorkan APBD untuk membayar iuran BPJS Kesehatan warganya yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan mandiri maupun asuransi swasta.


Data yang diterima detikcom dari BPJS Kesehatan Mojokerto, rata-rata setiap bulan Pemkot Mojokerto membayar iuran Rp 1.202.072.000. Dengan dana tersebut, jumlah warga Kota Onde-onde Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah mencapai 52.264 jiwa. Sehingga sepanjang 2019, APBD yang dikucurkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 14.424.864.000.

"Bisa lebih, bisa juga kurang dari itu. Karena setiap bulan kan ada mutasi tambah dan kurang," kata Humas BPJS Kesehatan Mojokerto Budi Setiawati kepada detikcom, Senin (14/10/2019).

Jika mulai Januari 2020 pemerintah pusat jadi menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi PBI daerah dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa, maka Pemkot Mojokerto setidaknya harus mengalokasikan APBD Rp 26.341.056.000. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bakal membuat beban keuangan Pemkot Mojokerto membengkak Rp 11.916.192.000 pada tahun depan.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com