detikNews
2019/09/22 15:38:46 WIB

Terganjal Undang-undang, Kursi Wabup Malang Terancam Kosong

Muhammad Aminudin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Terganjal Undang-undang, Kursi Wabup Malang Terancam Kosong Kantor Bupati Malang/Foto file: Muhammad Aminudin
Malang - Pascapelantikan Sanusi sebagai Bupati Malang definitif, kursi wakil bupati menjadi kosong. Karena terganjal undang-undang, Sanusi bisa tak memiliki wakil sampai masa jabatannya berakhir pada Febuari 2021.

Sisa masa jabatan Sanusi hanya tinggal 18 bulan. Terhitung dari pelantikannya pada 17 September 2019-Februari 2021 mendatang. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Ali Syafa'at menuturkan, pengisian kekosongan posisi wakil kepala daerah atau Wabup diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam Pasal 176 ayat 4, kata dia, pengisian kekosongan Wabup bisa dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.


"Kekosongan jabatan bupati dihitung sejak Rendra Kresna diberhentikan. Sedangkan untuk posisi wakil bupati dihitung sejak Pak Sanusi definitif sebagai bupati. Oleh karena itu, jika sisa masa jabatan wakil bupati kurang dari 18 bulan sejak 17 September 2019. Maka tidak ada pengisian jabatan wakil bupati," kata Ali saat dihubungi detikcom, Minggu (22/9/2019).

Menurut Ali, ketika Sanusi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang menggantikan Rendra Kresna, statusnya masih melekat sebagai wakil bupati.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com