detikNews
Kamis 12 September 2019, 12:43 WIB

Demo Pengurus KONI Kota Mojokerto Tuntut Kadispora Dicopot, Ini Pemicunya

Enggran Eko Budianto - detikNews
Demo Pengurus KONI Kota Mojokerto Tuntut Kadispora Dicopot, Ini Pemicunya Foto: Enggran Eko Budianto/detikcom
Mojokerto - Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mojokerto kembali berunjuk rasa. Kali ini mereka menuntut Wali Kota Mojokerto mencopot Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisporabudpar) Novi Rahardjo. Pasalnya, Novi dinilai tidak mampu mengupayakan dana pembinaan 2019.

Unjuk rasa para pengurus KONI digelar di depan kantor Pemkot Mojokerto di Jalan Gajah Mada. Mereka berorasi sambil memasang banner berisi tuntutan. Salah satunya bertulisan 'Copot Novi Rahardjo dari Jabatan Kepala Disporabudpar Kota Mojokerto'.

Demonstrasi pengurus KONI Kota Mojokerto ini dijaga sejumlah polisi dan anggota Satpol PP. Perwakilan pengunjuk rasa diterima untuk berdialog dengan Wali Kota Ika Puspitasari dan Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto. Audiensi berlangsung hingga pukul 11.00 WIB.

"Tuntutan supaya Kadisporabudpar Kota Mojokerto dicopot sudah kami sampaikan. La tidak mampu, salahnya dia tidak bisa nyantolkan (memasukkan) anggaran KONI tahun 2019," kata Ketua KONI Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo di lokasi seusai audiensi, Kamis (12/9/2019).

Ia menjelaskan dana pembinaan untuk KONI Kota Mojokerto tahun 2019 senilai Rp 3,5 miliar telah diajukan sejak tahun lalu. Karena tidak disetujui DPRD, pihaknya mengajukan kembali melalui APBD Perubahan senilai Rp 3 miliar. Lagi-lagi anggaran tersebut tidak disetujui oleh Dewan.


"Ketika dibawa ke DPRD mentok. Dewan tidak berani mengesahkan. Khawatirnya, belakang hari berdampak hukum. Kadisporabudpar tidak bisa memperjuangkan," terang Santoso.

Nihilnya dana pembinaan 2019 memaksa KONI Kota Mojokerto mandiri agar tetap bisa mengikuti rangkaian kompetisi. Para pengurus cabang olahraga diminta mencari solusi sendiri-sendiri agar atlet-atlet mereka tetap bisa mengikuti berbagai pertandingan. Salah satunya dengan mencari donatur dari pihak swasta.

Selain menuntut pencopotan Kadisporabudpar Kota Mojokerto, lanjut Santoso, pihaknya juga ingin memastikan dana hibah untuk KONI tahun depan tidak lagi tersumbat. "Akan diakomodasi pada 2020 untuk anggaran KONI. Tahun ini tetap tidak ada, blong. Kami mendobrak seperti ini supaya tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menuturkan, dana pembinaan yang diminta KONI melalui APBD Perubahan 2019 tidak bisa direalisasikan. Menurut dia, keputusan itu atas pertimbangan dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

"Atas pertimbangan kejaksaan, itu tidak bisa dianggarkan di perubahan APBD 2019. Kami proses sejak awal untuk penganggaran 2020 sesuai mekanisme yang ada," jelasnya.

Selain dana hibah untuk pembinaan KONI, Ika juga menjanjikan uang penghargaan bagi para atlet yang meraih medali dalam Porprov Jatim beberapa waktu lalu. Dana senilai Rp 210 juta itu akan direalisasikan awal 2020.

Terkait tuntutan pencopotan Kadisporabudpar Kota Mojokerto, Ika berjanji akan melakukan evaluasi. "Kadispora yang tidak bisa menjalankan tugas karena ada kepentingan pribadi atau politik menjadi pertimbangan kami. Akan kami evaluasi. Saat ini kami kan sedang melakukan character assessment yang dilakukan lembaga psikologi TNI AL," tandasnya.



Tonton juga video Eks KaBIN Marciano Norman Jadi Ketum KONI:

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com