detikNews
Kamis 22 Agustus 2019, 10:11 WIB

Kinerja Kemendagri Dinilai Lamban soal Bupati Malang Definitif

Muhammad Aminudin - detikNews
Kinerja Kemendagri Dinilai Lamban soal Bupati Malang Definitif Kantor Bupati Malang (Muhammad Aminudin/detikcom)
Malang - Kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai lamban setelah pengajuan penetapan Bupati Malang definitif tak direspons cepat. Padahal surat pengajuan dikirim Gubernur Jawa Timur pada awal Juli lalu.

"Jika surat sudah diajukan bulan Juli lalu, seharusnya sudah bisa ditetapkan (Bupati Malang definitif). Kalau sampai sekarang belum, berarti ya... lambat kerja Kemendagri," ujar pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Ali Syafaat, saat dihubungi detikcom, Kamis (22/8/2019).

Menurutnya, lambannya respons Kemendagri menjawab kebutuhan akan legitimasi kepemimpinan di daerah cukup disesalkan. "Tidak ada alasan yang bisa diterima untuk kelambatan ini," imbuh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu.

Ia menjabarkan pengangkatan kepala daerah definitif dilakukan jika kepala daerah sebelumnya telah diberhentikan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, kepala daerah diberhentikan ketika ditetapkan sebagai terdakwa.


"Maka jika bupati sebelumnya sudah menjadi terdakwa, harusnya sudah diberhentikan. Setelah itu, wakil bupati yang menjadi plt sudah dapat ditetapkan sebagai bupati definitif. Apalagi perkaranya sudah inkrah atau memiliki keputusan hukum tetap dari pengadilan," kata Ali, yang juga staf ahli Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekreraris Daerah (Sekda) Pemkab Malang Didik Budi Muljono mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur perihal penetapan bupati definitif. Masalahnya, surat yang dikirim Gubernur belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Karena penunjukan bupati definitif harus melalui SK Kemendagri, dan pelantikannya oleh gubernur. Sementara ini belum ada tanggapan dari surat yang dikirim Gubernur 2 Juli 2019 lalu," ujarnya saat dihubungi detikcom.


Ia menambahkan, penetapan Bupati Malang definitif sangat dibutuhkan saat ini. Jika terus mengambang, kebijakan-kebijakan krusial Pemkab Malang akan sulit dilakukan.

"Pemkab Malang sangat membutuhkan itu. Contoh saja, pembahasan anggaran belanja daerah. Jika posisi bupati tidak definitif, prosesnya tak berjalan secara cepat. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain. Kewenangan plt sangat terbatas," tambah Didik.

Plt Bupati Malang kini dijabat oleh Sanusi, yang menggantikan Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna karena perkara hukum. Adanya keputusan hukum tetap (inkrah) terhadap Rendra langsung direspons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mengajukan penetapan Bupati Malang definitif kepada Kemendagri pada 2 Juli 2019.

Pengajuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-595 tahun 2016 dan Nomor 132.35-596 dengan tahun yang sama (2016), yang mengangkat Rendra Kresna dan Sanusi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2016-2021.
(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com