detikNews
Rabu 21 Agustus 2019, 19:17 WIB

Seniman 'Ngamuk' Terima Rp 83 Ribu/Bulan, Ini Kata Disbudpar Pasuruan

Muhajir Arifin - detikNews
Pasuruan - Seniman penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pasuruan 'ngamuk' karena merasa dilecehkan pemda dan Disbudpar yang memberi honor Rp 83 ribu per bulan. Pihak Disbudpar kini menegaskan bahwa dana itu bukan honor melainkan reward.

"Begini ya, saya tegaskan, memang nggak ada honor untuk tim ini. Kami nggak ada anggarannya. Itu yang Rp 500 ribu itu bukan honor, tapi reward," kata Kabid Sejarah dan Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Pasuruan Nurul Hudayati, Rabu (21/8/2019).

Nurul mengatakan, sebelum dibentuk tim penyusun PPKD, pihaknya menyampaikan kepada para seniman mengenai masalah pendanaan. Ia menegaskan tak ada dana dari APBD untuk kegiatan penyusunan PPKD.

"Saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa kita nggak ada anggaran untuk PPKD. Nah waktu itu dapat teguran dari provinsi. Saya tawarkan ke teman-teman bagaimana kalau swadaya pemikiran. Gimana Pak ini nggak ada anggarannya, saya bisa dibantu kah? (jawabnya) Yo wes ayo wes urun rembug kabeh," jelas Nurul.

Akhirnya dibentuk Tim Penyusun PPKD melalui SK Bupati Pasuruan. Tim terdiri dari seniman, staf Bidang Sejarah dan Kebudayaan, kepala sekolah, guru dan beberapa orang yang konsen akan seni budaya.

"Di SK Bupati juga nggak menyebut anggaran karena memang nggak ada posnya. Saya ini mengajak teman-teman swadaya pemikiran jadi nggak dibantu APBD. Kita lillahi ta'Allah," terangnya.


Jika sejumlah seniman membandingkan dengan daerah lain, Nurul mengatakan pihaknya tak bisa berbuat apa-apa. "Saya juga bisa membandingkan dengan tetangga sebelah, Sidoarjo. Mereka juga sama, nggak ada anggaran. Tapi dokumen PPKD-nya sudah selesai 2018. Sama, dengan swadaya pemikiran," lanjutnya.

Terkait dana Rp 500 ribu yang rencananya diberikan sebagai reward untuk tim, Nurul mengatakan dana tersebut bersumber dari patungan dirinya dan para staf. Sejumlah staf sukarela menyisihkan uang untuk reward tim.

"Saking pedulinya sama mereka dalam penyusunan PPKD, bahkan saya swadaya dengan staf saya mengumpulkan dana yang sedianya untuk reward tim. Kalau ditolak ya dana itu masih di saya. Anggota tim yang lain (selain seniman yang menolak) belum rapat ke saya. Monggo kalau diambil. Ini bukan honor, sekali lagi bukan honor. Tapi reward," paparnya.

Apa yang disampaikan pihak Disbudpar merupakan tanggapan untuk pernyataan yang disampaikan Bagong Sabdo Sinukarto, salah satu seniman anggota Tim Penyusun PPKD. Sebelumnya ia menceritakan susah payahnya tim mengumpulkan data kebudayaan. Mereka harus blusukan ke desa-desa di 24 kecamatan. Ia menganggap pemberian Rp 500 ribu per enam bulan sebagai bentuk ketidakperdulian pemkab pada para seniman.

"Tim itu turun ke desa-desa. Tim bekerja all out sampai dokumen PPKD selesai. Selama turun ke lapangan, kami pakai uang sendiri, baik untuk transport maupun akomodasi," kata Bagong saat berbincang dengan detikcom.

Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan ini menjelaskan, dokumen PPKD berisi strategi kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah. Dokumen tersebut juga memuat sejumlah objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang ada di Kabupaten Pasuruan.


"Contohnya kita survei beberapa OPK, misalnya cagar budaya, permainan tradisonal, olah raga tradisonal, manuskrip, adat istiadat, tehnologi tradisonal. Ada sekitar 11 OPK yang masuk dokumen. Nah ini tim kan terjun ke daerah-daerah menyurvei," terangnya.

Bagong bahkan membandingkan nasib Tim Penyusun PPKD di daerah lain. Menurutnya, tim yang sama di daerah lain lebih dihargai.

"Saya terpaksa tanya-tanya ke teman-teman di daerah lain. Ternyata mereka sangat dihargai. Seperti di Batu, Malang, Tulungagung bahkan di Lamongan," imbuhnya.

Pria berambut gondrong ini sekali lagi menegaskan bahwa motivasi penolakan bukan semata karena uang. Namun, bagi dia, hal itu merupakan pelecehan. Selain Bagong, 4 seniman lain juga menolak honor tersebut.

"Selama 6 bulan, mencurahkan tenaga dan pikiran demi PPKD. Lalu Disbudpar menyampaikan honor setiap anggota tim Rp 500 ribu. Itu kalau dibagi 6 bulan sekitar Rp 83 ribu/bulan. Kebangetan!" pungkasnya.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, setiap daerah wajib memiliki dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyusun Tim Penyusun PPKD. Dokumen ini juga sarat mutlak daerah mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan.




Tonton Video Undang Seniman ke Istana, Jokowi Bahas Dana Abadi:

[Gambas:Video 20detik]


(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com