detikNews
Rabu 14 Agustus 2019, 09:18 WIB

Ketua DPRD Tulungagung Ngaku Tak Tahu soal Penggeledahan KPK di Jatim

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Ketua DPRD Tulungagung Ngaku Tak Tahu soal Penggeledahan KPK di Jatim Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)
Surabaya - Pekan lalu KPK bergerilya menggerebek sejumlah kediaman pejabat dan mantan pejabat Pemprov Jatim. Penggerebekan ini terkait kasus suap Ketua DPRD Tulungagung Supriyono atau SPR.

Namun, saat ditemui di sela pelantikan Bupati Tulungagung, Supriyono mengaku tidak mengenal sejumlah pejabat tersebut. Dia menegaskan tidak memiliki hubungan dengan mereka.

Bahkan Supriyono mengaku tidak mengetahui kabar penggerebekan tersebut. "Saya tidak pernah. Saya tidak ngerti siapa-siapa mereka itu, saya tidak tahu. Pokoknya dengan orang provinsi saya tidak tahu. Saya tidak ngerti," kata Supriyono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (13/8).

Saat disinggung terkait dirinya yang menyebut nama-nama pejabat tersebut dalam kesaksiannya, Supriyono pun menampiknya. Dia mengatakan tidak mengetahui apa-apa.


"Bukan. Bukan saya, saya tidak tahu," imbuhnya.

Supriyono menegaskan tak mengetahui suap dari bupati untuk pengesahan APBD. Menurutnya, DPRD tidak dilibatkan dalam hal ini.

"Kita tidak tahu karena memang selama ini tidak berurusan dengan urusan hal semacam itu. Itu kan dari eksekutif langsung mengkomunikasikan, termasuk usulan peruntukan. Misal membangun A, B, C, turun sudah ada peruntukannya semua. Bahkan aspirasi dari teman-teman tidak ada tempat. Jadi hal semacam itu sudah terkomunikasikan jauh hari dan turun sudah menjadi pembaharuan," paparnya.

Tak hanya itu, saat ditanya terkait dirinya yang kerap mangkir dalam panggilan KPK sebagai tersangka, Supriyono berjanji akan menghadiri panggilan KPK.


"Iya, menghormati semuanya," pungkasnya.

Supriyono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD atau APBD-P Tulungagung 2015-2018. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yang telah divonis 10 tahun penjara.

"SPR diduga menerima uang setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar, selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Senin (13/5).

KPK menduga uang tersebut berasal dari Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD atau APBD-P. KPK menyebut Supriyono menerima uang tersebut secara bertahap. Terkait kasus ini, pekan lalu KPK menggeledah sejumlah tempat di Surabaya, seperti kantor BPKAD Jatim, rumah Kadishub Jatim Fattah Jasin, rumah mantan Kepala Bappeda Jawa Timur Zainal Budi, hingga rumah mantan ajudan Soekarwo, Karsali.



Tonton juga video Mencari Sang Pemburu Koruptor:

[Gambas:Video 20detik]


(sun/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed