detikNews
Selasa 23 Juli 2019, 18:59 WIB

Ini Pemicu Mundurnya BPD Sehingga Desa di Mojokerto Ini Gagal Pilkades

Enggran Eko Budianto - detikNews
Ini Pemicu Mundurnya BPD Sehingga Desa di Mojokerto Ini Gagal Pilkades Suasana Desa Lakardowo yang gagal menggelar Pilkades/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Kekosongan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengakibatkan Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Mojokerto tak bisa mengikuti Pilkades serentak pada 23 Oktober mendatang. Para anggota BPD kompak mengundurkan diri.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Desa Lakardowo Ropik mengatakan, 11 anggota BPD yang dilantik Bupati Mojokerto April 2019 mengundurkan diri setelah diprotes warga. Saat itu ia bertindak sebagai Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD.

"BPD mundur karena dianggap proses pemilihan tak sesuai prosedur. Takutnya ke depan akan ada masalah," kata Ropik kepada wartawan di kantor Desa Lakardowo, Selasa (23/7/2019).

Sayangnya ia enggan memberi penjelasan lebih detail pelanggaran prosedur dalam proses pemilihan anggota BPD Lakardowo. Camat Jetis Iwan Abdillah juga membenarkan mundurnya 11 anggota BPD Lakardowo karena proses pemilihan mereka melanggar ketentuan.

Menurutnya, seharusnya anggota BPD ditentukan melalui proses pemilihan langsung oleh warga atau perwakilan warga Desa Lakardowo. Namun yang terjadi tidak demikian. Perangkat desa menunjuk langsung sebagian anggota BPD tanpa proses pemilihan.


"Saya berikan dua opsi yaitu BPD supaya terus jalan biarkan digugat warga yang tidak terima di PTUN atau mengundurkan diri. Mereka sempat jalan membentuk panitia pemilihan Kades, tapi akhirnya 11 BPD semuanya membuat surat pernyataan mengundurkan diri pada Mei 2019 karena takut setelah terus diprotes warga," terangnya.

Oleh sebab itu, sejak Mei sampai sekarang Desa Lakardowo tak mempunyai BPD. Pemerintah desa setempat baru mebentuk panitia pemilihan BPD setelah SK pengunduruan diri 11 BPD dikeluarkan oleh Bupati Mojokerto kemarin.

Desa yang mempunyai 5 dusun dengan 2.467 pemilih ini ditargetkan baru mempunyai anggota BPD definitif pada pertengahan Agustus 2019. Meski tak cukup waktu untuk mengikuti Pilakdes serentak 23 Oktober nanti, setidaknya pembangunan di desa ini tidak terhambat.

"Karena tanpa BPD, Desa Lakardowo tidak akan bisa membuat Perubahan APBDes 2019, juga tidak bisa menyusun APBDes 2020," ujar Iwan.


Tak adanya BPD juga membuat Desa Lakardowo tak bisa mengikuti Pilkades serentak. Padahal masa jabatan Kades Utomo akan berakhir Desember 2019.

"Sesuai amanat undang-undang, Pilkades harus dilaksanakan serentak. Kalau tak bisa tahun ini, Desa Lakardowo baru bisa ikut Pilkades serentak tahun 2022," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto.

Akibatnya, bakal terjadi kekosongan jabatan Kades Lakardowo selama sekitar 2 tahun ke depan. Sebagai solusinya, Pemkab Mojokerto akan menunjuk Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan tersebut. Menurut Ardi, kewenangan Pj sama dengan Kades definitif.

"Pj bisa diisi oleh Sekdes yang statusnya PNS, bisa juga PNS lain di lingkungan Pemkab Mojokerto. Masa jabatan Pj hanya enam bulan sehingga tiap enam bulan ganti," tandasnya.

Lakardowo merupakan satu dari 253 desa di Kabupaten Mojokerto yang dijadwalkan menggelar Pilkades serentak 23 Oktober 2019. Saat ini Pilkades serentak memasuki tahap pendaftaran calon Kades sampai 1 Agustus nanti.
(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com