detikNews
Selasa 23 Juli 2019, 16:09 WIB

Desa di Mojokerto Ini Gagal Gelar Pilkades Serentak Gara-gara Ini

Enggran Eko Budianto - detikNews
Desa di Mojokerto Ini Gagal Gelar Pilkades Serentak Gara-gara Ini Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Satu dari 253 desa di Kabupaten Mojokerto gagal menggelar pilkades serentak 23 Oktober 2019. Pasalnya, sampai hari ini desa tersebut tidak mempunyai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berwenang membentuk Panitia Pemilihan Desa (PPD).

Desa yang gagal menggelar pilkades serentak adalah Desa Lakardowo di Kecamatan Jetis. Desa yang berjarak sekitar satu jam dari Kota Mojokerto ini mempunyai 5 dusun. Yaitu Dusun Lakardowo, Selang, Sumberwuluh, Sambigembol dan Kedungpalang. Jumlah pemilih di desa ini sekitar 2.467 jiwa.

Camat Jetis Iwan Abdillah mengatakan, Desa Lakardowo tak mempunyai BPD sejak Mei 2019. Sebanyak 11 anggota BPD yang baru dilantik Bupati Mojokerto pada April 2019, kompak mengundurkan diri. Ke-11 BPD terdiri dari 7 anggota baru dan 4 orang hasil pergantian antar waktu (PAW).

"11 Anggota BPD semuanya membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Sehingga Panitia Pemilihan Desa (PPD) yang dibentuk BPD, otomatis bubar karena tidak bisa berdiri sendiri," kata Iwan saat dihubungi detikcom, Selasa (23/7/2019).

Tak adanya BPD, lanjut Iwan, mengakibatkan Desa Lakardowo sampai saat ini tak bisa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa (Kades). Menurut dia, perangkat desa setempat baru membentuk panitia pemilihan BPD SK pengunduran diri BPD dikeluarkan Bupati Mojokerto kemarin.


"Jadi, Desa Lakardowo baru akan mengisi kekosongan BPD," ujarnya.

Ketua Panitia Pemilihan BPD Lakardowo Miskan menjelaskan, pihaknya akan menyusun tata tertib (tatib) pemilihan BPD malam nanti. Jika berjalan lancar, lima hari ke depan panitia akan melakukan sosialisasi pemilihan BPD secara bergilir ke 5 dusun.

Setelah sosialisasi, barulah pemilihan anggota BPD digelar. Karena jumlah pemilih kurang dari 3 ribu jiwa, maka jumlah anggota BPD dibatasi hanya 7 orang.

"Pemilihan BPD butuh waktu lima hari secara bergilir di lima dusun. Setelah itu menunggu SK penetapan BPD terpilih setidaknya dua minggu. Jelas tidak memungkinkan untuk ikut Pilkades serentak karena saat ini tahapan Pilkades sudah pendaftaran calon," terang pria yang juga menjabat Kasi Kesejahteraan Desa Lakardowo ini.

Jika mengacu pada tahapan Pilkades serentak yang ditetapkan Pemkab Mojokerto, tidak cukup waktu bagi Desa Lakardowo untuk menggelar Pilkades. Dengan asumsi BPD Lakardowo sudah terbentuk pada pertengahan Agustus 2019, dibutuhkan waktu 15 hari kerja untuk membentuk panitia pemilihan Kades.


Selanjutnya panitia menyusun rencana biaya Pilkades 30 hari kerja, penyusunan dan penetapan tatib Pilkades 30 hari kerja, pendaftaran calon Kades 9 hari kerja, verifikasi syarat administrasi bakal calon Kades 20 hari kerja, serta penetapan calon Kades 1 hari kerja. Sehingga rangkaian tahapan sampai penetapan calon Kades dibutuhkan 105 hari kerja.

Jika Desa Lakardowo baru memulai tahapan Pilkades pertengahan Agustus, maka penetapan calon Kades di desa ini baru tercapai akhir November 2019. Itu pun dengan catatan jumlah calon yang memenuhi syarat lebih dari satu.

Sementara Pemkab Mojokerto membatasi penetapan calon Kades paling lambat 7 Oktober 2019.

"Batas akhir penetapan calon Kades 7 Oktober 2019. Kemungkinan besar Desa Lakardowo tidak bisa menggelar Pilkades karena tidak cukup waktu," tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto.

Kendati di atas kertas sudah tidak memungkinkan, Ardi tetap akan melalukan penghitungan terhadap waktu yang tersisa untuk memastikan peluang bagi Desa Lakardowo menggelar Pilkades tahun ini. Jika tak memungkinkan, maka desa ini baru bisa menggelar pemilihan pada Pilkades serentak tahun 2022.

"Akan saya hitung dulu kira-kira masih ada peluang atau tidak bagi Desa Lakardowo untuk ikut Pilkades serentak," tandasnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com