detikNews
Selasa 23 Juli 2019, 15:09 WIB

Reaktivasi Jalur Kereta Api di Ponorogo Disambut Gembira Pemkab

Charoline Pebrianti - detikNews
Reaktivasi Jalur Kereta Api di Ponorogo Disambut Gembira Pemkab Salah satu stasiun di Ponorogo yang sudah lama terbengkalai (Foto: Charoline Pebrianti)
Ponorogo - Wagub Emil Dardak ingin mengintegrasikan transportasi publik, barang dan jasa di wilayah Gerbangkertasusila, pengembangan wisata di Bromo-Tengger-Semeru (BTS), dan proyek refinery di Tuban.

Salah satu cara yang harus ditempuh, yakni ada penguatan jaringan kereta komuter di kawasan Gerbangkertasusila dengan reaktivasi jalur-jalur kereta api (KA) yang ada sebelumnya. Seperti jalur Bojonegoro-Rembang, Tuban-Babat-Jombang, Madiun-Slahung (Ponorogo), dan Jember-Bondowoso-Panarukan.

Menanggapi proyek strategis tersebut, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni pun mengapresiasi keinginan Wagub. Menurutnya, hal itu bagus dan setuju dengan proyek tersebut.

"Senang dan gembira," tutur Ipong kepada detikcom, Selasa (23/7/2019).


Ipong menambahkan jika proyek tersebut tidak bisa dipenuhi oleh PT KAI karena aspek ekonomi dan bisnis, pihaknya mengusulkan supaya seluruh aset PT KAI yang ada di Ponorogo dihibahkan kepada Pemkab agar bisa dikelola.

Usul lainnya, lanjut Ipong, Jalan Madiun-Ponorogo sebaiknya dilebarkan karena perkembangan tol selain itu kepada Presiden hal ini tidak sulit dilakukan mengingat negara punya aset yaitu eks kereta api.

"Jadi itu banyak opsi mau direaktivasi oke, mau diperlebar untuk kepentingan koridor jalan juga oke," terang dia.

Saat disinggung, vakumnya jalur rel kereta api di Ponorogo sejak Tahun 1982 tentu berdampak bagi masyarakat Ponorogo yang saat ini menempati aset PT KAI. Menurut Ipong hal ini tidak memerlukan persiapan khusus, sebab bukan kewenangan Pemkab.

"Tentu nanti akan diurus, karena mereka (masyarakat) kebanyakan sewa (ke PT KAI) kok," tukasnya.


Sementara itu, Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko menjelaskan pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan reaktivasi dilakukan, sebab hal itu merupakan wewenang pemerintah baik Pemda maupun pusat.

"Ya kalau ini (jadwal) yang paling tahu dari Pemkab atau Kemenhub, DED (desaign enginering detail) dari mereka," imbuh dia.

Menurutnya, terkait reaktivasi ranahnya pemerintah baik daerah maupun pusat, PT KAI hanya sebagai operator. Jika diperintahkan pemerintah untuk menjalankan kereta api, pihaknya siap mendukung karena hal tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada PT KAI.

"Kalau yang sudah-sudah nanti dari pemerintah yang membuat DED PT KAI akan diberikan penugasan bisa model Public Service Obligasi (PSO) yang sebagian biayanya diberikan pemerintah, atau keperintisan semua biaya ditanggung oleh pemerintah," pungkas dia.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com