detikNews
Kamis 18 Juli 2019, 21:45 WIB

KPU Mojokerto Usulkan Anggaran Rp 52,3 Miliar untuk Pilbup 2020

Enggran Eko Budianto - detikNews
KPU Mojokerto Usulkan Anggaran Rp 52,3 Miliar untuk Pilbup 2020 Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto Ahmad Arif/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - KPU Mojokerto mengusulkan anggaran Rp 52,3 miliar untuk menggelar Pilkada 2020. Namun setelah dilakukan rasionalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran Pilbup yang akan direalisasikan hanya Rp 48,6 miliar.

"Yang kami usulkan awal Juli lalu Rp 52.360.562.000. Kami koordinasikan dengan TAPD Pemkab Mojokerto ada rasionalisasi menjadi Rp 48.659.513.740," kata Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto Ahmad Arif kepada wartawan di kantornya, Jalan RAAK Adinegoro, Kamis (18/7/2019).

Usulan anggaran Rp 52 miliar lebih dibuat KPU Kabupaten Mojokerto dengan asumsi peserta Pilbup 2020 mencapai 5 paslon. Sementara pemangkasan anggaran Pilbup 2020, lanjut Arif, lebih banyak pada pos bimbingan teknis, biaya sosialisasi dan fasilitasi kampanye.

"Harapan kami jangan sampai angka Rp 48 miliar dipangkas lagi. Kalau turun akan banyak kebutuhan Pilkada yang harus kami pangkas," ujarnya.


Anggaran Rp 48 miliar, lanjut Arif, lebih banyak untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Nilainya mencapai 40 persen atau sekitar Rp 19 miliar dari total anggaran Pilbup 2020.

"Terbesar kedua untuk logistik Pilkada seperti surat suara, kotak suara, bermacam formulir dan perlengkapan TPS. Sedangkan terbesar ketiga untuk fasilitasi kampanye seperti pengadaan APK (alat peraga kampanye), bahan kampanye, iklan media, debat kandidat," terangnya.

Namun anggaran Rp 48,66 miliar yang telah dirasionalisasi oleh TAPD ternyata belum final. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditargetkan akhir Oktober 2019.

"Sekarang posisi anggaran masih pematangan lagi terkait item-item kebutuhan yang akan dibiayai anggaran Pilkada," jelasnya.


Sementara terkait tahapan Pilkada, kata Arif, sampai saat ini masih menunggu PKPU yang sedang diuji publik. Dia memastikan, tahapan sosialisasi Pilbup 2020 akan langsung dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD akhir Oktober nanti.

"Tahun 2019 ini pastinya kami butuh anggaran untuk sosialisasi dan pengumuman calon perseroangan. Maka harapannya sudah bisa cair termin pertama dari P APBD," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wabup Mojokerto Pungkasiadi menegaskan anggaran untuk Pilkada telah disiapkan dalam APBD tahun anggaran (TA) 2019 dan 2020. Pencairan anggaran juga siap dilakukan jika KPU membutuhkan untuk memulai tahapan pada akhir tahun nanti.

"Anggaran sudah siap, tinggal pengajuannya saja dari KPU seperti apa," pungkasnya.
(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com