detikNews
Rabu 17 Juli 2019, 13:41 WIB

KPPU Periksa Saksi Kasus Tender Jalan Kediri di Lapas Madiun

Amir Baihaqi - detikNews
KPPU Periksa Saksi Kasus Tender Jalan Kediri di Lapas Madiun KPPU memeriksa saksi kasus langsung di Lapas Madiun (Foto: Istimewa)
Surabaya - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan sidang pemeriksaan lanjutan dua perkara. Berbeda dengan sebelumnya, Majelis Komisi KPPU memeriksa para saksi langsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Madiun.

Dua perkara yang diperiksa yakni pertama, perkara nomor 19/KPPU-I/2018 tentang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan (770207) dan Peningkatan Jalan (771207) oleh Dinas PU & Penataan Ruang Tahun 2017 dan

Sedangkan perkara kedua adalah nomor 20/KPPU-I/2018 tentang Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (992207) oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri, Jatim.

Sidang pemeriksaan lanjutan Majelis Komisi dipimpin oleh Ukay Karyadi sekaligus memeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018. Sedangkan perkara kedua M Afuf Hasbullah memeriksa Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018.


Anggota Majelis Komisi Kodrat Wibowo mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh 4 orang saksi yang dihadirkan. Adapun 4 orang yang dihadirkan dalam Lapas Madiun yaitu SS sebagai Direktur PT Triple S Indo Sedulur, TP sebagai Direktur PT Kediri Putra, FAS sebagai Direktur PT Ayem Mulya Indah, dan NIS sebagai Direktur PT Ayem Mulya Aspalmix.

Kepala Kanwil IV KPPU Dendy Rakhmat Sutrisno mengatakan persidangan mengambil tempat di Lapas Klas I Madiun dikarenakan pertimbangan keterbatasan waktu pemeriksaan yang akan segera berakhir dalam beberapa hari lagi. Sedangkan salah satu saksi yang dihadirkan statusnya telah menjadi tersangka pada kasus lainnya.

"Satu direktur yang perlu dihadirkan dalam persidangan sementara yang bersangkutan saat ini telah berstatus terpidana pada kasus lainnya," kata Dendy dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Rabu (17/7/2019).


Dendy melanjutkan, adapun keterangan yang dielaborasikan yakni adalah dugaan hubungan afisialisi di antara peserta tender. Karena jika terbukti ada hubungan afisialisi maka hal tersebut berpotensi memunculkan persekongkolan.

"Keterangan yang dielaborasi dalam persidangan kali ini salah satunya adalah dugaan ada tidaknya hubungan afiliasi diantara peserta tender a quo, mengingat ketika terdapat hubungan afiliasi diantara para peserta tender maka hal ini berpotensi memicu terjadinya persekongkolan tender," terang Dendy.

Simak Video "KPPU Akan Panggil Menteri BUMN Soal Rangkap Jabatan Direksi"
[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed