detikNews
Kamis 27 Juni 2019, 15:15 WIB

Merasa Dicurangi Sistem Zonasi, Puluhan Wali Murid di Mojokerto Protes

Enggran Eko Budianto - detikNews
Merasa Dicurangi Sistem Zonasi, Puluhan Wali Murid di Mojokerto Protes Puluhan wali murid yang protes di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Puluhan wali murid memprotes Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto karena merasa dicurangi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP. Mereka meminta penjelasan pihak dinas yang dinilai tidak konsisten menerapkan sistem zonasi.

Tiba di kantor Dinas Pendidikan, Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, puluhan orang tua siswa langsung mendatangi ruangan Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas). Mereka berusaha menemui Kabid Dikdas untuk meminta penjelasan terkait PPDB SMP Negeri. Namun pada akhirnya mereka hanya ditemui petugas IT.

Salah satu orang tua siswa Joko Kristianto mengatakan, pada saat sosialisasi sebelum PPDB jalur zonasi berjalan, para siswa diberi kelonggaran untuk memilih 3 alternatif sekolah tujuan. Dengan begitu, para siswa secara otomatis masuk ke pilihan sekolah kedua atau ketiga saat gagal bersaing dalam pendaftaran di sekolah yang menjadi pilihan utama.

"Tapi tadi malam ada perubahan, siswa yang tidak masuk sekolah pilihan pertama, tidak bisa masuk ke sekolah pilihan kedua dan ketiga. Kami bingung anak kami masuk sekolah mana?," kata Joko kepada wartawan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Kamis (27/6/2019).

Pria asal Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Mojokerto ini menjelaskan, anaknya mendaftar melalui jalur zonasi ke SMPN 1 Mojosari sebagai pilihan pertama. Jarak sekolah tersebut 2,4 km dari rumahnya. Sementara pilihan kedua dan ketiganya SMPN 1 Ngoro berjarak 2,8 km dan SMPN 1 Pungging berjarak 4 km lebih.

Pada Rabu (26/6) malam, nama anaknya berada pada urutan 97 di SMPN 1 Mojosari. Dia sempat lega lantaran kuota jalur zonasi di sekolah tersebut 107 siswa. Tak lama berselang, nama anaknya tersingkir lantaran kuota jalur zonasi di sekolah tersebut diubah menjadi hanya 94 siswa.


"Harusnya otomatis ke pilihan kedua, tapi nama anak saya tidak masuk di pilihan sekolah kedua karena pagunya sudah penuh. Padahal dari segi jarak maupun nilai hasil ujian nasional anak saya bisa bersaing di sekolah pilihan kedua," imbuhnya.

Joko dan orang tua siswa lainnya menyesalkan berubah-ubahnya aturan sistem zonasi di Kabupaten Mojokerto. Kini ia kebingungan karena tidak bisa mengecek keberadaan nama anaknya.

"Anak saya mau sekolah di mana kalau seperti ini? Kalau sejak awal tahu, kita sudah bisa memperhitungkan. Ini tiba-tiba berubah," terangnya.

Persoalan yang sama dikeluhkan Vici Simatupang (46), orang tua siswa asal Kelurahan/Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Selain perubahan aturan siswa tidak bisa otomatis pindah ke pilihan sekolah kedua dan ketiga, Vici juga menyesalkan perubahan kuota jalur zonasi.

I menjelaskan, berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan Kuota PPDB dan Surat Edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang PPDB, kuota jalur zonasi 80 persen dari pagu sekolah. Namun di Kabupaten Mojokerto, kuota 80 persen tersebut dibagi lagi dengan zonasi berdasarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan peringkat nilai hasil ujian nasional.


"Yang terjadi 80 persen dibagi lagi, 60 persen zonasi murni, 40 persen diurutkan berdasarkan KIP dan nilai hasil ujian nasional. Kami sudah baca Surat Edaran Mendikbud maupun Permendikbud jelas tidak seperti itu. Kalau anak berprestasi harusnya masuk lewat jalur prestasi, bukan jalur zonasi," ujarnya.

Akibat kebijakan pembagian kuota jalur zonasi, lanjut Vici, anaknya gagal diterima di SMPN 1 Mojosari. Padahal tempat tinggalnya hanya berjarak 1,4 Km dari sekolah tersebut.

"Mau saya pertanyakan atas dasar apa Permendikbud yang sudah jelas, tapi penerapannya diubah. Kami minta diberlalukan zonasi murni minimal 80 persen dari total pagu," tambahnya.

Detikcom berusaha menemui Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Mujiati di ruangannya. Namun, Mujiati tidak berada di kantornya. Para orang tua yang melakukan protes hanya ditemui petugas IT.

"Bu Kabid sedang ada acara halalbihalal, kami tidak berani memberikan penjelasan," kata salah seorang staf di Bidang Dikdas.

Simak Video "Status Hukum Akun Penghina Jokowi Ditentukan 1x24 Jam"
[Gambas:Video 20detik]

(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed