detikNews
Rabu 19 Juni 2019, 21:33 WIB

DPRD Surabaya Soroti Fasum dan Fasos yang Jadi Papan Reklame

- detikNews
DPRD Surabaya Soroti Fasum dan Fasos yang Jadi Papan Reklame Rapat dengar pendapat antara DPRD dengan Pemkot Surabaya/Foto: Amir Baihaqi
Surabaya - Maraknya papan reklame yang berada di sejumlah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) mendapat sorotan Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame DPRD Surabaya. Pansus menemukan sejumlah fasum dan fasos yang belum diserahkan pengembang ke pemkot dan dipakai untuk kepentingan lain.

"Kami berpendapat banyak fasum, fasos yang belum diserahkan oleh pihak pengembang kepada pemkot. Tapi kemudian pada akhirnya dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain," kata Sekretaris Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame Adi Sutarwijono usai rapat dengar pendapat dengan pihak pemkot, Rabu (19/6/2019).

"Lah pertanyaannya, kalau fasum fasos itu belum diserahkan ke pemkot apakah boleh ada pendirian bangunan milik pribadi di wilayah itu? Tidak boleh, karena fasum fasos itu sudah terikat dengan set plan," tambah pria yang akrab disapa Awi itu.


Untuk itu, Awi meminta semua fasum dan fasos yang saat ini masih dimanfaatkan untuk kepentingan lain agar segera dikembalikan. Meski begitu Awi mengakui, dengan pengembalian fungsi itu akan berdampak pada hilangnya potensi pendapatan pemkot.

"Fasum fasos harus dimanfaatkan sebagai fasilitas umum dan sosial sesuai dengan set plan-nya itu. Karena itu memberikan kepastian kepada para warga setempat yang sudah membeli di area-area yang bersangkutan," terang Politikus PDIP itu.


"Tapi salah satu hal pemerintah kota masih memikirkan tentang hilangnya potensi pendapatan. Mereka akan kita minta menghitung dulu lah. Saya minta hitung dulu. Dari sisi pendapatan kan ada sisi yang hilang. Tapi dari sisi pemukiman adalah hak mereka. Dulu nggak diatur sekarang kita minta diatur," lanjut pria yang juga wakil ketua Komisi A itu.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Ira Turilowati menyampaikan saat ini pihaknya telah meminta Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mendiskusikan masalah tersebut. Yakni setelah ada larangan pemakaian fasusm dan fasos untuk reklame.

"Karena fasum-fasos akan diserahkan ke pemkot. Jika dipakai pengembang dengan pihak ketiga maka tak akan diserahkan," kata Ira singkat.
(Amir Baihaqi/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed