detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 20:51 WIB

Plt Bupati Malang 'Parkir' 248 ASN Pascamutasi Ilegal

Muhammad Aminudin - detikNews
Plt Bupati Malang Parkir 248 ASN Pascamutasi Ilegal Foto: Muhammad Aminudin
Malang - Pemkab Malang terpaksa 'memarkir' 248 ASN yang ikut mutasi ilegal 31 Mei lalu. Setelah diterbitkan penundaan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) yang berlaku sampai akhir bulan ini. Pilkades serentak digelar 30 Juni mendatang, menjadi salah satu alasannya.

"Kami sudah terbitkan penundaan dulu, sampai Pilkades selesai. Yang jelas tidak ada masalah, hanya pertimbangan itu saja," terang Sanusi kepada detikcom sebelum rapat paripurna di DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji, Selasa (18/6/2019), sore.

Sanusi mengatakan dalam proses mutasi sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Termasuk izin dari Kementerian Dalam Negeri. "Sudah semua, termasuk izin. Karena kewenangan Plt bisa melakukan mutasi," tegas seraya berlalu menuju ruang rapat paripurna.

Sementara anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Malang Trinidiyah, usai mengikuti rapat kerja bersama pimpinan DPRD Kabupaten Malang dan Komisi I, menyatakan, bahwa penundaan SPMT semata hanya mempertimbangkan tetap berjalannya organisasi perangkat daerah (OPD) beserta kepemimpinan Camat yang masuk dalam rotasi jabatan 31 Mei lalu.


"Pertimbangan karena Pilkades, setelah itu baru akan dilakukan sertijab. Kami sudah terbitkan penundaan SPMT kepada pejabat yang dirotasi. Selain itu, juga menunggu rekomendasi KASN, untuk merotasi ASN ekselon II, karena ada 13 dari 248 yang dirotasi kemarin," beber Trinidiyah.

Ditegaskan, bahwa pergeseran jabatan adalah hal biasa dalam sebuah tata kelola pemerintahan daerah. Yang terjadi kemarin (31 Mei), adalah kebutuhan mendesak, sehingga harus digelar rotasi jabatan.

"Kemarin bukan mutasi, tetapi job visit atau rotasi jabatan yang biasa dan lumrah. Karena kebutuhan mendesak kebijakan itu dikeluarkan," aku Kepala Inspektorat Pemkab Malang ini.

Dia memastikan, pasca Pilkades serentak digelar 30 Juni mendatang. SPMT bagi pejabat baru yang masuk rotasi akan diberikan. Sehingga pejabat yang ditunjuk bisa menempati jabatan baru serta dilakukan serah terima jabatan.


Ditanya soal Direktur RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang yang diisi pejabat baru tanpa melalu panitia seleksi?. Trinidiyah kembali menyakinkan jika pejabat yang menduduki direktur baru di kedua rumah sakit milik Pemkab Malang itu telah melalui pansel sebelumnya.

"Sudah, yang RSUD Lawang dari Plt kita definitifkan. Sementara untuk Direktur RSUD Kanjuruhan baru, sudah pernah mengikuti pansel tahun 2018 lalu," ungkap Trinidiyah.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed