DetikNews
Senin 20 Mei 2019, 21:29 WIB

ICMI Jatim Minta Dua Kubu Capres Tabayun Jelang Pengumuman KPU

Deny Prastyo Utomo - detikNews
ICMI Jatim Minta Dua Kubu Capres Tabayun Jelang Pengumuman KPU Ketua ICMI Jatim Ismail Nachwu/Foto: Deni Prastyo Utomo
Surabaya - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jatim menyerukan dua kubu capres untuk rekonsiliasi atau tabayun. Yakni sebelum penetapan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.

"Dalam mengelola konflik ini perlu berfikir hikmah. Hikmah itu cara berfikir yang dituntun oleh agama di mana di dalamnya ada bijaksana yang mencerahkan," kata Ketua ICMI Jatim Ismail Nachwu di Surabaya, Senin (20/5/2019).

Ismail kemudian menyoroti soal politik parsial. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah terpecah belah.

"Kita khawatir kalau cara berfikir politik parsial yang mengemuka, maka konflik akan terjadi dan bisa mengancam disintegrasi bangsa. Saat ini masyarakat sudah terpecah ada blok ini dan itu, ada blok 01 dan blok 02," imbuh Ismail.


Ia menambahkan, perlu ada pemikiran titik tengah yang mencerahkan tanpa memikirkan kepentingan tertentu. Sebab menurut Ismail, negara Indonesia dilahirkan dari niat yang suci dengan darah dan air mata.

"Tapi jangan dilupakan semuanya atas dasar agama dan itu jangan dilupakan semuanya dan jangan lupa, berfikir agama adalah hikmah," tambah Ismail.

Untuk itu, ICMI Jawa Timur mengajak masyarakat berfikir hikmah dengan mencerahkan tanpa melibatkan kepentingan jangka pendek. "Kalau dalam Alquran surat Al Imron 159 disebutkan jika ada konflik maka perlu tabayun atau rekonsiliasi. Begitu juga bagi pihak yang menang, maka jangan menang-menangan dan bagi yang kalah jangan megek-megekan ngene. Ayo ketemu gimana enaknya. Suroboyo itu ya opo enake. Cara ini yang didengungkan oleh ICMI," papar Ismail.

Saat ditanya terkait aksi 22 Mei 2019 di Jakarta. Ismail mengaku akan mengikuti prosedur negara yakni menerima atau menghormati keputusan KPU.


"Pasti karena kita mengakui mekanisme, mengelola negara ada institusi resmi, tetap kita ikuti prosedur KPU. Mana kala tidak puas dengan hasil Pemilu maka ada mekanisme yang harus dilalui. Kalau memang ke MK (Mahkamah Konstitusi), ya harus dikawal ke MK. Saya tidak sependapat kalau jauh-jauh sudah tidak percaya dengan MK," lanjutnya.

Kemudian menanggapi soal banyak warga Jatim yang dikabarkan akan ikut aksi 22 Mei, menurutnya itu merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang tidak bisa dicegah dalam konteks demokrasi. Namun Ismail mengingatkan jangan melakukan kekerasan.

"Balik lagi, a'amlu bin niat, niatnya kembali ditata. Bukan niatnya ngerecoki (merusuhi), tapi membangun. Nah supaya bisa terhindar, misalnya ada anasir-anasir jahat dalam proses ini, ya memang perlu disadarkan," jelasnya.

"Karena negeri ini tidak boleh dibangun atas dasar, katakanlah kecurangan. Negeri ini tidak boleh dibangun atas landasan ketidakjujuran, karena sejatinya ketidakjujuran itu palsu. Bayangkan membangun negeri dengan kepalsuan, membangun kepemimpinan nasional, dan itu kebodohan. Kita bukan negeri bodoh," pungkas Ismail.
(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed