DetikNews
Senin 20 Mei 2019, 15:03 WIB

Tokoh Lintas Agama dan Etnis Jombang Serukan Tak Ikut Aksi 22 Mei

Enggran Eko Budianto - detikNews
Tokoh Lintas Agama dan Etnis Jombang Serukan Tak Ikut Aksi 22 Mei Tokoh Lintas Etnis dan Agama Jombang tolak aksi kedaulatan rakyat/Foto: Enggran Eko Budianto
Jombang - Tokoh lintas etnis dan agama di Kabupaten Jombang mengajak masyarakat tidak mengikuti aksi 22 Mei mendatang di Jakarta. Mereka menyerukan agar bangsa Indonesia memperkuat kerukunan, serta persatuan dan kesatuan.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ) KH Isrofil Amar mengatakan, FKMJ mencakup seluruh etnis dan agama di Kabupaten Jombang. Pihaknya kini berupaya untuk menjaga kerukunan antar etnis dan agama di Kota Santri. Salah satunya dengan menghapus keresahan masyarakat.

"Karena selama ini dengan adanya informasi akan adanya people power, tampaknya banyak masyarakat yang resah. Dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, yang meresahkan masyarakat kita hindari," kata Kiai Isrofil kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Sikap para tokoh lintas etnis dan agama Kabupaten Jombang terhadap agenda people power maupun gerakan kedaulatan rakyat ditegaskan dalam acara deklarasi di Makodim Jombang, Minggu (19/5). Sebanyak 32 ormas lintas etnis dan agama menandatangani sekaligus membacakan naskah deklarasi penolakan terhadap people power.


Mulai dari NU, Ansor, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Badan Kerja Sama Gereja (BKSG), dan kelompok Hindu, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Deklarasi ini disaksikan Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Dandim 0814 Jombang, serta Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto.

Setidaknya terdapat 4 poin dalam deklarasi ini. Yaitu meneguhkan kembali komitmen kebangsaan untuk mempertahankan Pancasila, UUD 45 dan NKRI, mendukung sepenuhnya TNI-Polri dalam mengawal dan menjaga NKRI, menolak gerakan people power, serta mengapresiasi dan mendukung penuh kinerja KPU dan Bawaslu.

Kiai Isrofil menjelaskan, untuk meredam perselisihan yang terjadi terkait Pilpres 2019, pihaknya mengajak semua pihak untuk selalu berpedoman pada Pancasila. Menurut dia, semua perselisihan bakal tuntas jika semua pihak mau mengamalkan dasar Negara Indonesia tersebut.

"Kalau Pancasila diamalkan semua, tidak ada perselisihan di antara kita. Jika tidak puas dengan keputusan KPU kan bisa dilalui secara konstitusional, bisa melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu menggerakkan massa dan membawa keresahan masyarakat," terangnya.


Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengapresiasi pernyataan sikap FKMJ yang telah menolak agenda people power. Dia berharap sikap tokoh lintas etnis dan agama ini berdampak positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya berharap masyarakat Jombang yang terdiri dari beragam etnis dan agama bisa terus menjaga komunikasi antar sesama, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa," tandasnya.



Simak Juga 'Sejumlah Kepala Daerah Sepakat Jaga Kedamaian Jelang 22 Mei':

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed