Dalam aksinya mereka mengaku hingga kini hak-hak sebagai penyelenggara Pemilu 2019 belum diterima. Kendati besarannya bervariasi tiap-tiap kecamatan memang berbeda.
"Ada yang dari Januari hingga April, ada yang dari bulan Maret sampai Bulan April," kata koordinator aksi, Abduh Efendi, kepada wartawan di kantor KPU Jalan Mastrip, Senin (19/5/2019).
Menurutnya, gaji bulan Maret yang seharusnya jadi rentetan didiskusikan anggaran itu, ternyata tidak ada. Justru bulan April yang dilakukan pendistribusian.
Dia mengakui, jika bulan Maret kemarin memang banyak kegiatan membutuhkan anggaran. Sudah semestinya jika anggaran kegiatan itu harus segera didistribusikan kepada yang berhak.
"Ironisnya, malah tak dicairkan. Akibatnya, kawan-kawan malah mencari talangan dulu untuk melaksanakan kegiatan itu, agar penyelenggaraan pemilu kemarin sukses dulu," jelasnya.
Menanggapi aksi itu, Ketua KPU Bondowoso, Hairul Anam menjelaskan jika tidak cairnya honor sebenarnya karena ada kendala teknis, yakni kendala pengadministrasian SPJ.
"Kami memang lagi banyak kendala teknis dalam proses penyelesaian SPJ teman-teman PPK dan PPS," aku Hairul.
Oleh sebab itu, pihaknya akan berupaya bagaimana bisa segera memecahkan bersama kendala-kendala yang dihadapi PPK dan PPS.
"Dalam waktu secepatnya KPU Bondowoso akan mengagendakan koordinasi kesekretariatan KPU dan Kesekretariatan PPK se Kabupaten Bondowoso," tegasnya.
Simak Juga 'Ramai Video Kapolres Halsel Diprotes Anggota soal Honor Pemilu':
(fat/fat)











































