Rekapitulasi Suara Bangkalan Alot, Gerindra Ngaku Kehilangan 58.363 Suara

Hilda Meilisa - detikNews
Sabtu, 11 Mei 2019 04:51 WIB
Politisi Gerindra Nizar Zahro (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)
Surabaya - Proses rekapitulasi tingkat Provinsi Jatim hampir sempat berlangsung cukup alot. Perdebatan seru terjadi saat merekap kabupaten terakhir yakni Kabupaten Bangkalan.

Perdebatan terjadi saat politisi Gerindra Nizar Zahro mengungkapkan jika dirinya kehilangan 58.363 suara. Sebelumnya, Nizar merupakan caleg Gerindra dari Dapil XI menyampaikan jika data antara rekapitulasi dengan data di DB 1 miliknya tidak sesuai.

"Ada sekitar 58.363 suara saya itu hilang di DB1 padahal saya sudah mempunyai DA 1 di masing-masing kecamatan," kata Nizar di sela rekapitulasi di Hotel Singgasana Surabaya, Jumat (10/5/2019).

Nizar menambahkan penyusutan suara ini dikhawatirkan berpotensi akan menghilangkan dua kursi Gerindra di DPR RI. Dia pun mengatakan akan memperjuangan hal ini.


"Kita dari partai Gerindra kehilangan suara dan berpotensi kehilangan Dua Kursi. Di forum rekap ini apapun hasilnya apapun yang kita perjuangkan partai Gerindra ingin membuka apa yang terjadi sesungguhnya," lanjutnya.

Saat rekapitulasi suara berlangsung, Nizar juga memaparkan rincian penyusutan suaranya di setiap kecamatan. Sementara itu, Nizar juga menyebut upaya protesnya Ini diharap mampu membuktikan ke masyarakat jika Pemilu sebenarnya belum usai.

"Adapun mekanisme penyelesaian yang lain akan kita tempuh tetapi kita ingin membuktikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa proses Pemilu itu bukan hanya tanggal 17 aja," imbuh Nizar.

Sedang untuk buktinya, Nizar mengaku telah mengantongi DA1 dari setiap kecamatan.


"Lantas Mengapa kita mengumpulkan DA1 yang ada di 18 Kecamatan yang kita miliki, yang ada stempelnya PPK-nya ini kan asli semua. Apakah ini sampah? ini kan asli ini barang asli semua," kata Nizar.

"Seperti ini adalah dokumen yang sangat resmi dan bisa dipertanggungjawabkan oleh negara jadi rekapitulasi yang ada di provinsi Jawa Timur Saya ingin mengingatkan ataupun hasil dari forum ini bahwa kita ingin seperti di undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 53 ayat 2 Satu orang satu suara pun punya partai politik caleg dan juga peserta DPD tidak boleh dihilangkan kita harus berjuang menghilangkan pelaku-pelaku kejahatan demokrasi yang itu merampok dan juga membajak ketentuan undang-undang," pungkasnya.

Sementara menanggapi berbagai perdebatan yang cukup alot, KPU pun memutuskan untuk menskorsing proses rekapitulasi. Hal ini untuk mendinginkan suasana dan berdiskusi mencari solusi.


Jadwal dan Alur Penghitungan Suara Pemilu 2019:

[Gambas:Video 20detik]

(hil/iwd)