DetikNews
Jumat 26 April 2019, 10:12 WIB

Bawaslu Target Kasus Money Politic Caleg Demokrat Tuntas 8 Hari

Muhammad Aminudin - detikNews
Bawaslu Target Kasus Money Politic Caleg Demokrat Tuntas 8 Hari Money Politics Demokrat Kabupaten Malang/File: detikcom
Malang - Bawaslu memiliki waktu 8 hari menyelesaikan dugaan money politics menyeret dua caleg Partai Demokrat di Kabupaten Malang. Satu dari dua caleg mangkir saat dipanggil untuk dimintai keterangan. Pelaku money politic belum juga diketahui keberadaannya.

"Kami masih punya waktu panjang untuk menyelesaikan perkara ini. Dari mulai ditemukan adanya pelanggaran pemilu berupa praktik money politik pada masa tenang, maka masih menyisakan waktu 8 hari," ungkap Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva, Jumat (26/4/2019).

Batas waktu, kata George, telah diatur dalam penanganan pelanggaran pemilu yakni maksimal selama 14 hari. Nantinya, hasil penanganan perkara bakal diputuskan melalui rapat pleno sebelum dilimpahkan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).


"Waktu penanganan sesuai aturan yang berlaku selama 14 hari. Jadinya masih cukup banyak waktu untuk menyelesaikannya," terang George.

Hari ini, Bawaslu melalui Panwascam Turen melayangkan pemanggilan kedua kalinya untuk Tono caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil Turen, Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit.

Sementara Nur Seto Budi Santoso caleg DPR RI yang terdaftar di Dapil V yang juga tersandung dugaan money politics telah memenuhi undangan Bawaslu Kamis (25/4) siang.


"Untuk Tono kita kirim pemanggilan kedua, kemarin yang bersangkutan ada kunker di luar kota. Kita harapkan dia (Tono) hadir agar bisa dimintai keterangannya. Kami juga kembali memanggil Juwita pelaku penyebaran amplop berisi uang Rp 40 ribu yang tertangkap pengawas desa," tegas George.

Menurut dia, pihak-pihak yang terlibat dengan perkara ini bisa terjerat UU Pemilu No 7 Tahun 2017, Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2), bahwa selama masa tenang pemilu, pelaksana, peserta, atau tim sukses atau kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta Pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu, jika mereka melanggar, maka akan diberi sanksi yang ancamannya penjara paling lama 4 tahun kurungan penjara, dan denda paling besar Rp 48 juta.

"Sejauh ini kami sudah mengantongi barang bukti amplop berisi uang dan tulisan ada amplop yang memberikan kode untuk penggalangan suara bagi dua caleg tersebut. Selain itu, kita juga telah memeriksa tiga orang saksi yakni warga yang menerima amplop serta dokumentasi saat Juwita membagikan uang di wilayah tempat tinggal Dusun Bokor, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.


Simak Juga 'Bawaslu: Ada 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019':

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed