DetikNews
Kamis 25 April 2019, 19:43 WIB

BPP Prabowo-Sandi Ungkap Berbagai Kecurangan Pemilu di Jatim

Hilda Meilisa - detikNews
BPP Prabowo-Sandi Ungkap Berbagai Kecurangan Pemilu di Jatim Foto: Hilda Meilisa
Surabaya - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jatim menemukan berbagai kecurangan di Pemilu 2019. Bahkan, kecurangan dilakukan secara masif jauh sebelum Pemilu.

"Karena berdasar data yang kami miliki. Berdasar laporan masyarakat terindikasi kecurangan. Terstruktur, sistematis dan masif. Khususnya terjadi di Jatim," kata Ketua BPP Jatim Supriyanto saat rilis di Kantor BPP Prabowo-Sandi Jatim, di Jalan Gayungsari Surabaya, Kamis (25/4/2019).

Saat ditanya apa saja kecurangannya, Supriyanto menyebut adanya data daftar pemilih tetap (DPT) yang ganda. Datanya, ada lebih dari 7,5 juta.

Selain itu, pria yang akrab disapa Pri juga mengatakan saat kampanye Jokowi melibatkan ASN dan Kepala daerah untuk menjadi tim suksesnya.


"Totalnya 7,5 juta lebih data ganda. Pelibatan ASN dan kepala daerah jadi timses. Hari ini Jokowi undang kepala daerah ke Istana Bogor. Saya baca di Tribun," paparnya.

Selain itu, Pri menyoroti soal kebijakan pemilih gangguan jiwa yang diberikan hak suara. Dia menyebut ada 30 juta orang gila yang mencoblos.

Tak hanya itu, dia menyayangkan konsep kotak suara yang terbuat dari kardus. Menurutnya konsep kotak suara berkardus ini sangat lemah untuk dibawa lari, dicuri hingga dibakar.

"30 Juta orang gila nyoblos. Kotak suara diganti dengan kardus. Nasibnya kalau gak dibawa lari, dicuri, dibakar, yang ketahuan salah hitung. Ini human eror atau human order? Selalu yang salah mengurangi paslon 02," lanjut Pri.


Untuk meminimasilir hal ini, BPP Jatim mengajak seluruh masyarakat untuk melapor jika menemui kecurangan. Pihaknya juga membuka posko pengaduan di sekretariat badan pemenangan.

"Masyarakat luas yang jadi pengawas kecurangan. Begitu luasnya medsos luar biasa kita ketahui. Di Jember kotak C1 dibawa lari. Di Sampang tipe x banyak sekali (di C1-nya). Di Gresik juga terjadi," ungkap Pri.

Tak hanya itu, guna memfasilitasi pengaduan masyarakat, Pri menegaskan bahwa ribuan advokat siap mengawal. Ia memastikam para advokat akan mengawasi dan mengawal sampai Pemilu 2019 berakhir.

"Jangan sampai pemilu rezim ini bobrok, kotor dan brutal," pungkasnya.
(hil/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed